AMPAR.ID, MUARO JAMBI – DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat gabungan mendadak bersama Satuan Pelayanan Program Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG), Selasa (3/2/2026).
Rapat ini merupakan respons cepat legislatif dalam mengevaluasi insiden keracunan massal yang melanda warga pada Jumat (30/1) lalu, sekaligus menuntut transparansi total atas penyebab kejadian tersebut.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Wiranto dan Wakil Ketua II Jurjani, serta dihadiri anggota dewan lintas komisi, di antaranya Usman Halik, Robinson Sirait, Ramadhan Mahir, dan Edison. Turut hadir Camat Sekernan guna memberikan laporan kondisi terkini di lapangan.
Wakil Ketua I DPRD Muaro Jambi, Wiranto, menegaskan bahwa kesehatan masyarakat adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar. Ia mendesak instansi kesehatan terkait untuk segera mengumumkan hasil uji laboratorium secara terbuka kepada publik.
“Kami ingin memastikan penyebab pasti dari insiden ini agar tidak terulang kembali. Transparansi hasil uji laboratorium sangat penting agar masyarakat mendapatkan kejelasan dan pihak pengelola bisa melakukan perbaikan total,” ujar Wiranto saat memimpin jalannya rapat.
Pihak DPRD menilai, publik berhak mengetahui apakah kontaminasi berasal dari bahan baku, proses pengolahan, atau pada tahap pendistribusian makanan.
Selain menuntut hasil lab, para anggota dewan juga menyoroti kelemahan pada standar operasional prosedur (SOP) penyediaan makanan. Usman Halik dan anggota dewan lainnya menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap seluruh rantai pasok pangan dalam program MBG.
Sejumlah poin krusial yang disepakati dalam rapat gabungan tersebut meliputi:
Publikasi Hasil Lab: Mendesak instansi kesehatan mempublikasikan hasil uji laboratorium secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Penguatan Quality Control: Mendorong SPPG MBG memperketat pengendalian mutu di setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan mentah hingga makanan sampai ke tangan konsumen.
Jaminan Pemulihan Korban: Memastikan seluruh korban keracunan mendapatkan perawatan medis intensif hingga dinyatakan sembuh total tanpa dibebani biaya.
DPRD Muaro Jambi menyatakan tidak akan berhenti pada rapat evaluasi saja. Legislatif berkomitmen untuk terus mengawal proses ini melalui koordinasi lintas instansi guna menjamin keamanan pangan di Kabupaten Muaro Jambi.
“Kami akan kawal terus. Jangan sampai program yang tujuannya baik untuk pemenuhan gizi justru membahayakan keselamatan warga karena kelalaian dalam teknis pelaksanaan,” pungkas Wiranto. (Adv)
