AMPAR.ID, JAMBI – Selain Indeks Inovasi Daerah yang mengalami penurunan drastis secara nasional. Ternyata Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi juga tertinggal dari Pemkab Batanghari yang meraih indeks tertinggi yaitu 3,04. Kemudian disusul Pemkot Jambi, 2,79 dan Sarolangun 2,63.
Sementara SPBE Pemprov Jambi hanya mendapat skor 2,19 dengan predikat cukup. Hal ini sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 108 tahun 2023 tantang hasil pemantauan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi tahun 2023.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi Nurachmat Herlambang ketika dikonfirmasi Minggu (5/2/2023) mengaku ada beberapa hal yang tidak terlampir sehingga hasil evaluasi SPBE dari Menpan RB terhadap Pemprov Jambi cukup rendah dibandingkan dengan Pemkab Batanghari.
Seyogyanya, Pemprov Jambi yang harus menjadi contoh dari 11 kab/kota bukan malah sebaliknya.”Ada beberapa berita acara yang tidak dilampirkan, sehingga bukti dukung (data pendukung-red) yang diberikan dianggap 0 (nol). Padahal kita sudah minta pendampingan dengan Kemenpan RB untuk Provinsi dan Kabupaten Kota,” ujarnya melalui pesan WhatsApp nya.
Herlambang menjelaskan, dalam melaksanakan SPBE sangat dibutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dapat terwujud. Piloting SPBE ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab/Kota se-Provinsi Jambi serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan penerapan SPBE.
“Saya minta evaluasi mendalam kepada Kabid E-government kenapa sampai kecolongan, karena beberapa persyaratan yang dulunya belum ada sudah kita lengkapi,” sesalnya. (Adv)
