AMPAR.ID, BATANG HARI – Jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi pada Senin (6/4/2026). Rapat ini digelar guna membedah dan mencari jalan keluar atas persoalan gaji serta tunjangan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa di wilayah tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Batang Hari ini fokus membahas kejelasan hak finansial bagi kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretariat desa, hingga jajaran perangkat desa lainnya yang belakangan ini menjadi sorotan.
Guna menyamakan persepsi dan mengurai akar masalah, DPRD Batang Hari menghadirkan sejumlah instansi dan organisasi terkait. Tampak hadir Kepala BPKAD Kabupaten Batang Hari, Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Bagian Hukum Setda Batang Hari.
Selain dari unsur birokrasi pemerintahan, rapat ini juga dihadiri langsung oleh perwakilan wadah aparatur desa, di antaranya Plt Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Batang Hari, Ketua PPDI Kabupaten Batang Hari, serta Ketua PABPDSI Kabupaten Batang Hari.
Dalam forum yang berjalan dinamis tersebut, para peserta rapat menguliti berbagai kendala teknis maupun administratif, mulai dari mekanisme penyaluran, keterlambatan pembayaran gaji harian/bulanan, hingga regulasi tunjangan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pihak legislatif menegaskan bahwa kesejahteraan perangkat desa tidak boleh dikesampingkan karena mereka adalah ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Persoalan penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan aparatur desa ini harus segera mendapat solusi konkret dari pemerintah daerah. Jangan sampai keterlambatan ini mengganggu jalannya roda pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa,” tegas pimpinan rapat di hadapan instansi terkait.
Melalui RDP lintas komisi ini, DPRD Batang Hari mendesak dinas terkait dan BPKAD untuk segera mengevaluasi hambatan pencairan anggaran agar hak-hak para perangkat desa dapat terpenuhi tepat waktu.
