AMPAR.ID, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (8/4/2026), Gubernur menegaskan bahwa capaian sepanjang 2025 merupakan fondasi penting untuk akselerasi pembangunan di tahun mendatang.
Al Haris menyampaikan bahwa pemerintahannya terus berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah dinamika ekonomi yang ada.
Capaian Kesehatan dan Pendidikan yang Signifikan
Di sektor kesehatan, Gubernur memaparkan sejumlah keberhasilan krusial, di antaranya angka keberhasilan pengobatan TBC yang mencapai 87 persen. Selain itu, 8 dari 11 kabupaten/kota di Jambi kini telah dinyatakan bebas malaria.
“Kami mengakui tantangan stunting masih memerlukan perhatian ekstra, namun perbaikan layanan di RSUD Raden Mattaher terus berjalan, termasuk penyelesaian kewajiban keuangan dan penambahan kapasitas tempat tidur secara bertahap,” jelas Al Haris.
Pada sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jambi mencatatkan realisasi anggaran yang nyaris menyentuh 100 persen. Fokus utama sektor ini adalah peningkatan daya serap lulusan SMK melalui program link and match dengan dunia industri, serta penyaluran bantuan pendidikan bagi ribuan siswa dan mahasiswa.
Transformasi Ekonomi dan Kemandirian Fiskal
Menanggapi pandangan dewan soal kemandirian keuangan daerah, Gubernur mengungkapkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 telah mencapai 43,03 persen. Untuk tahun 2026, Pemprov Jambi menargetkan angka yang lebih tinggi melalui digitalisasi pajak dan optimalisasi aset daerah.
Di bidang infrastruktur, Al Haris menekankan pentingnya hilirisasi dan penguatan sektor non-ekstraktif untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah.
“Pembangunan jalan khusus batu bara dan perbaikan akses jalan provinsi tetap menjadi prioritas untuk menunjang kelancaran arus barang dan jasa,” tambahnya.
Reformasi Birokrasi dan Investasi
Kinerja tata kelola pemerintahan juga menunjukkan tren positif dengan meningkatnya predikat Reformasi Birokrasi menjadi BB. Hal ini, menurut Gubernur, menjadi modal utama untuk menarik minat investor dan memberikan pelayanan publik yang lebih cepat serta transparan.
Menutup jawabannya, Gubernur Al Haris mengapresiasi setiap kritik dan saran yang disampaikan oleh anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa masukan tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi agar program pemerintah di sisa masa jabatan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Jambi.
