Direktur Eksekutif Obersight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo Purwanto menyebutkan, saat ini pemerintah belum bisa netral dalam menyikapi konflik di Partai Demokrat.
Sebab, kata dia, pemerintah belum memberikan sanksi untuk Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terlibat dalam konflik di internal partai tersebut.
“Tidak bisa dianggap netral bila tidak segera memecat Moeldoko,” kata Satyo dalam keterangan resminya melansir pada laman JPNN.com, Senin (8/3).
Namun, Satyo menyadari Moeldoko tidak akan dipecat dari jabatannya sebagai Kepala KSP. Walakin keterlibatan Moeldoko sangat sentral dalam konflik di PD.
Menurutnya, Moeldoko terlibat aktif dalam proses KLB PD untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum partai berlambang segitiga merah putih itu.
“Kehadiran Moeldoko di acara tersebut dan kegaduhan sebelumnya yang diungkap oleh AHY, jelas menggambarkan bahwa kuat dugaan dia (Moeldoko, red) terlibat dari awal untuk pelaksanaan KLB tersebut,” sambungnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan Moeldoko bisa dipecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas keterlibatan eks Panglima TNI itu konflik kudeta Partai Demokrat.
Namun, Ujang tidak yakin Jokowi akan memecat Moeldoko. Sebab, Jokowi terlihat seolah membiarkan manuver Moeldoko di partai pemenang Pemilu 2009 tersebut.
Sumber: JPNN.com
