AMPAR.ID – Tingginya harga minyak goreng di Indonesia umumnya dan Kabupaten Batanghari khususnya membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari Anita Yasmin angkat bicara, ia berharap kepada pemerintah pusat untuk dapat mengontrol harga serta pendistribusian minyak goreng.
“Cukup meresahkan bagi masyarakat apalagi bagi ibu-ibu rumah tangga seperti saya, artinya kami meminta kepada pemerintah pusat untuk dapat memikirkan secara detail pola-pola pendistribusian dan pengendalian harga minyak goreng ini,” kata Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, usai melaksanakan kegiatan di GOR Muara Bulian, Jalan Jendral Sudirman, Kamis (24/03/2022).
Disebutkan Anita Yasmin, pemerintah sebagai payung dari regulasi harga yang ada, agar dapat menaungi dan menekan pengusaha, pebisnis minyak goreng.
“Untuk dapat melindungi masyarakat karena, minyak goreng ini kebutuhan yang sangat amat wajib bagi masyarakat,” sebutnya.
Anita mengatakan bahwa tadinya mereka sudah membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi Jambi, agar dapat diadakan pasar murah.
“Untuk dapat membantu UMKM kecil bahkan masyarakat secara umum agar mendapatkan minyak dengan harga yang lebih terjangkau, karena kenaikannya hingga mencapai 100 % dari sebelumnya. Sehingga meresahkan, jangankan rakyat kecil rakyat menengah keatas pun terimbas,” tuturnya.
“Kami harap Pemerintah lebih konsen untuk dapat menyikapi hal ini,” pungkasnya.
