AMPAR.ID, BENGKULU – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, S.Sos., MM., menyatakan bahwa evaluasi proyek infrastruktur pada tahun 2022 dan 2023 baru dimulai kembali setelah pandemi Covid-19.
“Evaluasi anggota DPRD terhadap proyek pada tahun 2022 dan 2023 baru dimulai kembali setelah pandemi Covid-19. Sebagai penyelenggara dan fungsi pengawasan dewan, kita melaksanakan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pekerjaan proyek tersebut, untuk memastikan peningkatan mutu dari tahun ke tahun. Harapan kedepannya dalam pengawasan ini adalah memulainya dari laboratorium penelitian bahan material yang ada, agar ketahanan infrastruktur yang dibangun dapat dipertanggungjawabkan,” kata Tantawi.
Dia juga menyatakan bahwa jalan, jembatan, dan irigasi yang masih di tingkat kelas 4 kewenangan Provinsi Bengkulu saat ini masih berada di kelas bawah, mayoritas infrastruktur tersebut di PUPR.
Tantawi juga menekankan perlunya peningkatan mutu jalan karena angkutan berat seperti batu bara, sawit, dan minyak CPO dapat merusak jalan.
“Klasifikasi jalan Bengkulu ini sebaiknya ditingkatkan menjadi kelas 2, agar jalan-jalan yang sudah dibangun dapat bertahan hingga 5 tahun. Pembangunan jalan sekarang ini masalahnya terletak pada drainase, karena tidak disertai dengan pembangunan bahu jalan di kanan kiri jalan. Harusnya disertai dengan pembangunan bahu jalan agar tidak terjadi penyumbatan sehingga air naik ke badan jalan yang menyebabkan banjir. Perusak utama jalan aspal beton adalah air, yang membuat mudah patah dan amblas,” lanjutnya.
Dia juga mengajak masyarakat sekitar untuk bergotong royong membersihkan parit jalan dan memelihara Damija secara berkala.
“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan, terutama akibat seringnya basah. Oleh karena itu, kita semua wajib menjaga lingkungan dengan bergotong royong untuk membersihkan sampah dan kotoran lain yang dapat menyumbat saluran air penyebab banjir,” tutupnya. (Dky/ADV)
Diskusi tentang inipost