AMPAR.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) menyepakati kerja sama pelaksanaan peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui Program Kartu Prakerja.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Koordinasi Pelaksanaan Edukasi Keuangan dalam Rangka Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Program Kartu Prakerja dilakukan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Aman Santosa dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat 2 Februari 2024.
Penandatanganan PKS disaksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian RI selaku Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja M. Rudy Salahuddin.
Peningkatan kerja sama OJK dan Kemenko Perekonomian dilakukan untuk semakin memperkuat upaya pelaksanaan edukasi keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi pendaftar program Kartu Prakerja guna mendorong literasi dan inklusi keuangan di tengah pesatnya perkembangan transformasi digital.
Dalam sambutannya, Friderica mengharapkan kerja sama ini bisa mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sehingga lebih memahami produk dan jasa keuangan yang ditawarkan dan bisa memanfaatkannya sesuai kebutuhan.
“Kami lihat ini (Program Kartu Prakerja) sangat in line sekali dengan program OJK. Jadi kami sangat semangat untuk kerja sama karena ini sejalan dengan program transformasi digital untuk mendorong akses atau inklusi keuangan di masyarakat,” katanya dalam press release yang diterima media ini.
Menurutnya, program peningkatan inklusi keuangan sangat penting manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian nasional namun harus disertai tingkat literasi keuangan yang semakin baik agar penggunaan produk dan layanan jasa keuangan bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat.
Dikatakannya, OJK telah menyediakan infrastruktur untuk mendukung akselerasi peningkatan literasi keuangan berbasis digital, yaitu Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) yang merupakan sistem pembelajaran berbasis website yang memudahkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait sektor jasa keuangan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja secara gratis. LMSKU ini dapat dimanfaatkan oleh pendaftar Program Prakerja maupun seluruh masyarakat.
Jumlah pendaftar Program Prakerja saat ini mencapai 17,5 juta orang merupakan sasaran besar yang diharapkan semakin banyak memanfaatkan LMS Edukasi Keuangan sehingga para pekerja dapat memiliki literasi keuangan yang baik serta mendorong masyarakat untuk memiliki akses keuangan yang lebih luas dengan memanfaatkan produk dan jasa keuangan.
OJK berharap berbagai kolaborasi kegiatan edukasi keuangan dapat terus dilaksanakan melalui aliansi strategis dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menuju masyarakat mandiri finansial dan sejahtera.
Sementara itu, Rudy Salahuddin dalam kesempatan tersebut juga menyambut baik kerja sama antara OJK dengan Kemenko Perekonomian yang bertujuan untuk dapat menghadirkan solusi untuk mengakselerasi inklusi keuangan keuangan menjadi berkualitas dan berkelanjutan.
“Kita ingin inklusi keuangan ini berjalan berkelanjutan dan juga berkualitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan edukasi tentang literasi keuangan kepada masyarakat karena tech-driven providers dan produknya sangat beragam dan makin mudah diakses. Edukasi ini untuk membantu masyarakat agar dapat memanfaatkan produk keuangan secara bijaksana, memahami risikonya, dan membuat keputusan keuangan yang bertanggungjawab,” kata Rudy.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan talkshow “Transformasi Digital untuk Mendorong Inklusi Keuangan” dengan narasumber yang terdiri dari Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
Para peserta yang hadir merupakan perwakilan dari Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, perwakilan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan layanan SPBE prioritas, dan anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
Dalam kesempatan itu, Aman Santosa menyampaikan mengenai upaya peningkatan inklusi keuangan untuk mendorong akses keuangan dilakukan melalui berbagai program seperti Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) & Simpanan Pelajar (SimPEL), serta kegiatan dan infrastruktur lainnya.
(nda/min)
