MoU Akselerasi Pelayanan KB, Wawako Maulana: Harus Menjalankan Tugas Dengan Baik

AMPAR.ID, Jambi – Wakil Walikota (Wawako) Jambi, Maulana, menghadiri Penandatanganan MoU antara BPKB dan 43 Faskes terkait Penyelenggaraan Pelayanan KB di Kota Jambi berdasarkan Menu BOKB Tahun 2021, yang bertempat di Aula Bappeda Kota Jambi

Tujuan tersebut guna mengakselerasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) khususnya di tahun 2021 ini.

“Terdapat 43 fasiltas Kesehatan, Rumah Sakit, Pemerintah dan Swasta, Puskesmas serta bidang Praktek Mandiri,”kata Wawako Maulana, Senin (12/04/2021)

Pada masa pandemi di tahun 2020 mengalami penurunan pelayanan Kesehatan termasuk di pelayanan KB.

“Waktu itu fokus ke pandemi, pelayanan masyarakat juga kita batasi termasuk juga kunjungan ke fasilitas fasiltas kesehatan,”katanya.

Ia berharap, dengan MoU terjadi peningkatan pelayanan KB baik di hormonal maupun non hormonal termasuk operasi yang menetap pada wanita maupun pria.

Selain itu juga mendapatkan bantuan alokasi dari BOKB dari pusat 2021 bagi para asektor di berikan dana-dana insentif termasuk juga petugas pemberi jasa pelayanan serta biaya hidup.

“Harap saya kepada seluruh paskes yang telah MoU dapat menjalankan tugasnya dengan baik,”jelasnya.

Di samping itu, pelayanan KB harus di sisipkan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan sunting.

“Dampak dari pandemi ini juga menjadi faktor penurunan kualitas gizi bagi balita dan anak-anak,”ujarnya.

Edukasi yang berkaitan dengan Flarenting banyak pola asuh yang salah dan juga menimbulkan masalah di keluarga. Oleh karena itu pembangunan KB, pembangunan Keluarga bisa secara holistik dilaksanakan.

“Tidak hanya oleh Pemerintah atau BPKB saja sebagai Li-Ning sektor tetapi dinas pendidikan, Bappeda juga ikut berperan, semua dinas-dinas lain ikut bersama-sama termasuk juga Kecamatan dan Kelurahan untuk mengaktivasi kembali possiandu, kemudian di sekolah ada UKS dan seterusnya bisa terpantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak,”tuturnya.

Terget laju pertumbuhan penduduk di tahun ini, terdapat 1,01, dengan harap bisa tercapai dan dilihat juga dari efek dampak pandemi apakah terjadi peningkatan atau penurunan.

“Selama pandemi peningkatan kasus kekerasan kepada anak dan perempuan itu terjadi, tetapi ini masih kita dalamai apakah terjadi karena kasusnya meningkat atau karena sistem laporan dan tata kerja yang di bangun di TP2A yang sudah sangat baik termasuk perlindungan saksi dan korban,”pungkasnya. (*/Ichsan)