Ampar.id, Batanghari, – Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Inspektorat Daerah Batanghari menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait pemenuhan dokumen MCP KPK 2022.
Kegiatan ini berlangsung di ruang Pola Kantor Bupati Batanghari pada Rabu (13/4/2022) yang juga dihadiri Sekda Batanghari Muhammad Azan.
Rakor tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai Monitoring Centre Of Prevention (MCP) yang sebelumnya daerah ini dengan persentase 89.69 persen dari KPK RI.
Akmaludin, Inspektur Daerah Batanghari mengatakan nilai MCP yang diraih Pemkab Batanghari pada 2021 lalu yang tertinggi selama MCP ini dibentuk.
“Biasanya diangka 80, 81 dan 82 persen, Allhamdullilah walaupun target yang ditetapkan Bupati Batanggari diangka 95. Tapi daerah kita meraih 89.69 persen,” katanya.
Tahun ini, menurutnya akan berusaha lebih intens bersinergi dengan OPD terkait. Strategi ini ditekankan terhadap OPD terkait, karena yang perlu melengkapi apa yang diminta KPK adalah OPD itu.
“OPD bisa bekerja sama untuk dokumen itu, banyak OPD terkait dan ada 8 aspek area yang ditugaskan KPK untuk kita kerjakan mulai dari UKPBJ, Perizinan, Kepegawaian dan tata kelola dan desa,” pungkasnya.(Ari)
