AMPAR.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sukses mengukuhkan posisinya sebagai pionir pelayanan publik terbaik di tanah air. Pemprov Jambi berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan predikat Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia.
Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung kepada Gubernur Jambi, Al Haris, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jambi dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan patuh terhadap regulasi.
Acara penganugerahan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tertinggi ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menduduki posisi puncak di level nasional merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
”Kami tentu sangat berterima kasih dan mengapresiasi capaian ini. Ini adalah hasil kerja bersama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Al Haris usai menerima penghargaan.
Meski telah meraih peringkat pertama, Al Haris mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, tantangan terbesar ke depan adalah mempertahankan konsistensi pelayanan agar tetap bersih dari praktik menyimpang.
“Tugas kita ke depan adalah mempertahankan, karena yang menjadi objek penilaian adalah sejauh mana kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang menyalahi aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Jambi akan terus melakukan evaluasi berkala dan penataan aparatur sipil negara (ASN) guna memastikan profesionalisme tetap terjaga. Harapannya, kualitas pelayanan kepada masyarakat Jambi terus meningkat setiap tahunnya.
“Kami akan terus mengevaluasi dan menata ASN agar mereka bekerja sebaik-baiknya, menaati aturan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” pungkas Al Haris.
Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi untuk memperkuat integritas dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
(Adv)
