AMPAR.ID – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 akan kembali diperingati pada 9 Februari sebagai momen penting bagi insan pers Indonesia. Tahun ini, peringatan HPN dipusatkan di Provinsi Banten, dengan tema besar “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” yang ditetapkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
HPN telah lama diperingati oleh bangsa Indonesia sejak era Orde Baru, dan dikaitkan dengan jasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sebagai bentuk identitas visual dan kultural, panitia HPN 2026 juga memperkenalkan maskot bernama “Si Juhan”, seekor Badak Jawa yang merepresentasikan keteguhan serta kearifan lokal masyarakat Banten.
Lantas, apa asal-usul dari hari nasional ini? Berikut sejarah dan tema peringatannya tahun ini.
Sejarah Hari Pers Nasional
Surat kabar Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen. (Dok. Kemenkeu)
Jejak sejarah pers Indonesia telah terbentuk sejak era kolonial Hindia Belanda. Meskipun penerbitan surat kabar kala itu mendapat tekanan dari pemerintah VOC, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff, surat kabar Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen mulai terbit pada 7 Agustus 1744. Ini menjadi cikal bakal perkembangan media di Nusantara, disusul oleh Javasche Courant tahun 1829 yang rutin menerbitkan pengumuman dan kebijakan resmi pemerintah kolonial.
Titik balik penting terjadi pada 1907, saat Medan Prijaji yang diterbitkan oleh Tirto Adhi Soerjo terbit di Bandung. Koran ini dipandang sebagai pelopor pers nasional karena berasal dari inisiatif dan kepemilikan pribumi. Selama pendudukan Jepang pada 1942, pers dijadikan alat propaganda dengan terbitnya lima surat kabar regional seperti Jawa Shinbun, Sumatra Shinbun, dan Celebes Shinbun.
Gedung RRI. (Istimewa)
Dalam periode inilah terbentuk lembaga-lembaga penting yang menjadi fondasi ekosistem pers Indonesia, antara lain LKBN Antara pada 13 Desember 1937, Radio Republik Indonesia (RRI) pada 11 September 1945, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berdiri pada 1946. PWI kelak memainkan peran penting dalam memperjuangkan eksistensi pers nasional.
Meskipun Indonesia telah merdeka, kebebasan pers tidak serta-merta terwujud. Di masa Orde Lama dan Orde Baru, media mengalami pembatasan ketat. Namun para jurnalis tetap gigih memperjuangkan hak untuk menyuarakan kebenaran dan menyampaikan informasi kepada publik.
Foto: Istimewa.
Tonggak formal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) muncul pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Keppres tersebut menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, bertepatan dengan hari lahir PWI. Penetapan ini juga mencerminkan pengakuan negara atas peran vital pers dalam pembangunan dan pengamalan Pancasila.
Sebelum Keppres itu, ide memperingati Hari Pers telah muncul dalam Kongres PWI ke-28 di Padang tahun 1978 dan disepakati oleh Dewan Pers dalam sidangnya pada 19 Februari 1981 di Bandung. Sejak itu, HPN diselenggarakan setiap tahun secara bergantian di ibu kota provinsi di Indonesia, melibatkan sinergi antara insan pers, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Setelah reformasi 1998, kebebasan pers mengalami perkembangan signifikan. Undang-undang yang menjamin kebebasan berekspresi dan pelindung terhadap sensor diberlakukan. Pers Indonesia pun memasuki era baru yang lebih bebas dan independen, meski tetap dihadapkan pada tantangan disrupsi digital dan tekanan ekonomi.
Tema HPN 2026
Logo dan maskot HPN 2026, Si Juhan. (Foto : Dok/Panitia HPN)
Hari Pers Nasional tahun 2026 mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat,” yang ditetapkan secara resmi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tema ini memuat pesan strategis tentang peran vital pers dalam memperkuat demokrasi dan kedaulatan bangsa di tengah tantangan zaman, khususnya disrupsi digital dan perubahan geopolitik globalTema.
Tiga pilar utama menjadi inti dari tema tersebut:
1. Pers Sehat
Dimaknai sebagai pers yang profesional, independen, berintegritas, serta menjunjung tinggi etika jurnalistik dan nilai moral. Pers yang sehat diharapkan mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada publik, menjadi fondasi dari demokrasi yang kokoh.
2. Ekonomi Berdaulat
Menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi media. Dalam konteks ini, media harus bebas dari ketergantungan pada kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga tetap dapat menyuarakan kebenaran dan kepentingan publik tanpa tekanan. Kemandirian ini dianggap kunci untuk bertahan di tengah persaingan dengan platform digital global.
3. Bangsa Kuat
Merupakan cerminan kontribusi pers dalam memperkuat kesatuan nasional, membangun daya saing bangsa, dan mendorong kemajuan melalui pemberitaan yang konstruktif, edukatif, serta inspiratif.
Dengan mengusung tema ini, HPN 2026 diharapkan menjadi ajang konsolidasi insan pers Indonesia untuk memperkuat profesionalisme, menjaga independensi, dan terus berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutanTema. (Sumber: metrotvnews)
