AMPAR.ID – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritik langkah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang membuka keran impor beras dan garam. PDIP mengingatkan politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari.
Hasto menyayangkan sikap Lutfi yang ngotot impor meski mendapat penolakan dari berbagai pihak.
“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa,” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/3).
Karenanya, Hasto meminta Lutfi mendengar aspirasi masyarakat yang menolak kebijakan impor kedua komoditas tersebut. Menurutnya, seorang menteri harus belajar dan mendengar suara rakyat seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
“Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang objektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” katanya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan pemerintah lebih baik meningkatkan produksi pangan ketimbang membuka keran impor beras dan garam. Ia meminta pemerintah tak mengorbankan petani. Apalagi impor beras dan bahan pangan lain sarat dengan kepentingan para pemburu rente.
“Menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta pemerintah menghentikan rencana impor beras. Cak Imin menyebut kebijakan tersebut jelas tidak berpihak kepada para petani.
“Hentikan impor untuk memberi ruang agar harga produksi pertanian kita tinggi,” kata Cak Imin.
Pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton dalam waktu dekat. Selain beras, pemerintah juga berencana mengimpor garam sebanyak 3 ton pada tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan impor beras dilakukan demi menjaga pasokan dan harga beras di dalam negeri.
“Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton,” kata Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021.
Sumber: Bizlaw
