AMPAR.ID, JAMBI – Di tengah hiruk pikuk kekacauan arus lalu lintas transportasi batu bara di jalan umum, belum lagi royalti dana bagi hasil untuk daerah dari batu bara yang terus anjlok, namun diduga ada segelintir orang mengatasnamakan organisasi masyarakat atau Lembaga sosial masyarakat yang berusaha menghambat swasta membangun jalan khusus batu bara.
“Ada apa? Kita patut mencurigai, mengapa program yang jelas-jelas bertujuan untuk kemaslahatan banyak masyarakat, ditolak segilintir orang mengatasnamakan ormas atau LSM dengan cara mengajak serta beberapa masyarakat?” Ujar Muhtadi Putra Nusa, tokoh media sekaligus pengamat sosial di Provinsi Jambi.
Muhtadi memahami isu yang dibawa mereka adalah isu lingkungan. Namun apakah bisa dipertanggung jawabkan tudingan itu benar? Sementara pembangunan jalan khusus termasuk pelabuhan itu sendiri belum selesai, bahkan sekarang telah disegel duluan.
“Bagaimana sebuah asumsi bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya? Bahkan ini saja belum dibangun ” lanjutnya. Kita tidak boleh pula menutup mata terhadap perkembangan dunia konstruksi di zaman modern ini, dengan menerapkan teknologi, berbagai dampak lingkungan sebenarnya bisa dengan mudah diminimalisir.
Apalagi jalan khusus tersebut tidak dibangun pakai uang pajak rakyat, tapi dibangun oleh swasta. Nilai investasi bernilai triliunan, tak mungkin mereka akan gegabah melakukan pembangunan.
Muhtadi mengatakan, setiap pembangunan memang identik dengan riak-riak konflik, namun konflik yang muncul murni dari masyarakat biasanya bisa diselesaikan dengan berbagai bentuk tuntutan dan komitmen dalam musyawarah.
Misalnya, seberapa besar perusahaan mau bertanggung jawab jika terjadi dampak pembangunan. Apakah ada ganti rugi, kompensasi, perjanjian program sosial dan lainnya. Itu adalah ciri komunikasi murni masyarakat.
“Jika ngotot tujuannya hanya menolak, biasanya itu bukan lagi suara murni masyarakat, tapi ada ‘sesuatu’, sebaiknya masyarakat yang harus hati-hati, jangan jadi motor agenda pihak tertentu, karena yang dirugikan di kemudian hari, pasti warga,” lanjutnya.
Setiap investasi tentu berdampak positif secara ekonomi, entah itu peluang kerja, peluang usaha, belum lagi harga tanah dan harga rumah yang bisa saja naik ke depan di sekitar lokasi pembangunan.
“Masyarakat biasanya berpikir untuk keberlangsungan hidup hari ini dan esok, sementara aktor-aktor di balik hambatan investasi, biasanya berpikir untuk tujuan ‘khusus’ tanpa memikirkan efek panjang di masyarakat, jadi hati-hati,” lanjut Ketua SMSI Provinsi Jambi ini.
Ia pun menegaskan, tambang tidak akan mungkin ditutup karena itu juga adalah sumber pendapatan negara. Satu-satunya cara agar masyarakat selamat adalah kawal perusahaan tambang agar bisa berbisnis secara profesional dan sehat, memberikan manfaat, perusahaan selamat, daerah selamat dan masyarakat selamat. (red)
