Turun ke Jalan, Mahasiswa di Jambi Sebarkan Poster Edukasi Menolak Politik Dinasti

AMPAR.ID, JAMBI – Memiliki segala daya dan upaya untuk mengubah Undang-undang yang sudah menjadi dasar negara Republik Indonesia bukanlah hal yang mudah. Namun itulah yang terjadi dengan negaraku dan pemerintah saat ini. Begitu mudah untuk mengedepankan dinasti agar semua kroni-kroninya bisa memegang tampuk kekuasaan. Dulu menentang, namun sekarang itu terulang kembali.

Hal itu tentunya membuat gejolak antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Bahkan mahasiswa yang berulang kali menyuarakan hak suara merekapun tidak digubris bahkan bisa hilang dari peredaran muka bumi ini.

Namun itu tidak menyurutkan hati bagi mahasiswa yang benar-benar ingin merasakan kedamaian di negara tercinta ini. Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa siswa secara serentak (11/1/2024) tepatnya sekitar pukul 11.00 wib, mereka secara serentak membagikan selebaran serta poster terkait politik dinasti dan pelanggar HAM di Indonesia pada tahun 1998 lalu. Mereka sebagai mahasiswa hanya sekedar mengingatkan dan mengedukasi kepada masyarakat. Jangan sampai hal ini terulang kembali.

Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa di Jambi dari berbagai kampus seperti UNH, UMJ dengan aksi membagikan poster dan selebaran yang bersifat mengedukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jambi, terhadap pemahaman berupa edukasi penolakan terhadap politik dinasti serta mengingatkan kembali kepada masyarakat apa yang telah terjadi di negara ini.

“Iya betul kami membagikan poster dan selebaran ini untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat umum guna menolak politik dinasti. Tidak hanya itu kita berharap agar masyarakat mengerti bahaya mengenai politik dinasti, karena akan merusak demokrasi di Indonesia,” ungkap Yazid salah seorang mahasiswa di Jambi saat membagikan poster di jalan.

Lebih lanjut dikatakan Yazid, aksi pembagian poster dan selebaran ini sebagai bentuk penolakan terhadap pelanggar HAM dan politik Dinasti berkuasa di Indonesia, yang sebelumnya pernah dilakukan pada aksi penolakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan batas minimum Cawapres.

“Untuk saat ini kita melihat bahwa bagaimana Negara Republik Indonesia tercinta krisis akan hukum dan undang-undang, mereka tumpul ke atas, tapi begitu tajam kebawah,” ungkap Yazid lagi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pedro, untuk saat ini kita sangat menyayangkan bagaimana negara kita tercinta Republik Indonesia saat ini.

“Sangat miris sekali, mereka lebih mementingkan dinasti mereka untuk duduk dikursi empuk, tanpa memikirkan kehidupan masyarakat. Kita tidak tahu kedepannya bagaimana negara ini, kalau mereka hanya memikirkan dinasti mereka saja,” paparnya.

Tidak hanya itu, mahasiswa di Jambi masih melek demokrasi mereka pun tahu apa yang terjadi dimasa lalu. Misalkan saja terkait pelanggaran HAM di Indonesia tahun 1998 lalu, dan mereka sekarang bersatu.

“Bagaimana Negara kita Republik Indonesia tercinta kedepannya, jika mereka sudah bersatu, maka hak demokrasi kita sebagai warga negara Indonesia akan semakin terkikis habis. Politik dinasti merajalela, hak suara kita bisa hilang ditelan masa,” jelas Agus.

Sementara itu, Sandyka Buana, SH, mahasiswa Fakultas Hukum yang juga Ketua Permahi Jambi mengatakan, Politik dinasti tentunya akan menjadi masalah serius ketatanegaraan. Mengapa, Karena dinasti akan menghasilkan jiwa yang koruptif. Salah satu penyebab korupsi yaitu praktik politik dinasti yang berdampak negatifnya ke rakyat atau masyarakat.

“Hal ini disebabkan cenderung membuat marak korupsi, tidak demokratis, dan lebih mementingkan politik daripada kepentingan rakyat. Politik dinasti akan sulit untuk mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih,” jelas Sandyka Buana.

Bukan hanya itu, jika terbentuknya politik dinasti ini, merupakan bentuk salah satu langkah nantinya yang dilakukan oleh sistem politik dinasti yaitu akan ada kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.

“Mereka akan membuat pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya Korupsi,” Sandyka Buana lagi.

Dinasti politik yang memunculkan kekerabatan secara politik ini bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara yang demokratis.

“Politik dinasti lebih tepat di negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, para mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa Indonesia Bersatu hari ini menggelar aksi bagi-bagi selebaran secara serentak di Indonesia, total 899 Kampus yang tersebar di 36 Provinsi di Republik Indonesia ini.

( Min)