AMPAR.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan kecil, melalui visi “MERATA” atau Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Tanjab Timur, Muslimin Tanja, saat memberikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna terkait Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Senin (15/4/2025).
Muslimin menyampaikan apresiasi atas penghargaan dan dukungan dari Fraksi Gerindra serta Fraksi PAN yang menilai penyusunan LKPJ telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LKPJ.
Terkait catatan Fraksi PAN mengenai lima agenda prioritas dalam RPJMD yang dinilai belum optimal, Muslimin menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya maksimal.
“Capaian kinerja yang kami sampaikan setiap tahun menjadi bukti komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dalam mewujudkan target pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Muslimin juga menanggapi dorongan dari Fraksi Demokrasi Keadilan yang meminta Pemda untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran, serta pelayanan publik di sektor infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, masukan tersebut menjadi catatan penting untuk memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.
Menanggapi perhatian Fraksi Golkar yang menyoroti capaian sektor pertanian baru mencapai 60,04 persen, Muslimin menyebutkan bahwa peningkatan di sektor ini akan difokuskan melalui optimalisasi program prioritas, termasuk pembangunan 1.000 kilometer tanggul, jaringan irigasi, hingga penyediaan asuransi usaha tani.
Sementara itu, menanggapi sorotan Fraksi NasDem terkait kepatuhan Pemda terhadap PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Muslimin memastikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi DPRD telah dituangkan dalam dokumen LKPJ Tahun 2024.
Dalam hal ketersediaan alat berat excavator, Muslimin menjelaskan, pengelolaan alat berat tersebut masih menjadi kewenangan camat, sementara pemeliharaannya berada di bawah tanggung jawab Dinas PUPR, sesuai dengan berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani pada Juli 2022.
Terkait kebutuhan material perbaikan jalan, ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan jumlah material, armada angkut, dan proses mobilisasi alat berat yang memerlukan waktu.
Dalam hal pengelolaan Silpa tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp22,2 miliar, Muslimin menegaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk menyeimbangkan antara surplus dan defisit APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, ia juga menanggapi sorotan Fraksi Gerindra mengenai porsi belanja operasional yang lebih besar dibandingkan belanja modal.
Menurut Muslimin, sebagian besar belanja operasional terserap untuk kebutuhan gaji, tunjangan pegawai, belanja barang, jasa, subsidi, hingga hibah, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menjawab harapan fraksi terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Muslimin menyebutkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Badan Keuangan Daerah dan seluruh perangkat daerah untuk aktif mencari potensi baru serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai stakeholder.
Menutup penyampaiannya, Muslimin memastikan seluruh perangkat daerah akan menyiapkan dokumen dan data pendukung, serta hadir langsung dalam pembahasan bersama Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2024, sebagaimana yang menjadi permintaan Fraksi Gerindra dan Golkar. (Adv)
