AMPAR.ID, JAMBI – Sutan Adil Hendra (SAH) diduga menjadi dalang pencopotan Rocky Candra dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.
Informasi ini terang termaktup dalam salinan surat keputusan (SK) dari DPP yang menyebutkan pencopotan tersebut merupakan usulan dari DPD. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi saat ini masih dijabat SAH.
“Dalam surat disebut (pencopotan/rotasi jabatan) atas usulan DPD,” kata sumber Inilah Jambi, media fatner ampar.id di tubuh Partai Gerindra Jambi, Sabtu 20 November 2021.
BACA JUGA: Gerindra Rotasi Rocky, Pengamat: Ada Apa Dengan Sah?
Juru bicara Partai Gerindra Jambi, Nazli, membantah SAH sebagai dalang dari pencopotan itu. Menurut Nazli, tidak ada hal yang membuat keduanya harus berlawanan.
“Pertama, Rocky Candra satu-satunya kader muda Gerindra yang dipanggil “nak” oleh SAH. Kedua, apa yang membuat Rocky harus berlawanan dengan SAH. Jalur persaingannya tidak ada. SAH anggota DPR RI, Rocky Candra DPRD. Dimana konflik kepentingannya? Jadi tak ada hubungannya,” kata Nazli kepada Inilah Jambi, Sabtu.
Dikatakan dia, dalam SK pergeseran itu disebutkan alasan DPP melakukan pergeseran, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. “Silahkan dibaca kembali SK itu. DPP juga menerima informasi dari berbagai pihak, (bukan dari DPD saja). Jika informasi itu tidak terkonfirmasi atau terbukti, DPP juga tidak akan mengambil tindakan. Dan sejauh ini Rocky Candra menerima keputusan itu,” kata Nazli lagi.
Dia kembali menegaskan bahwa pergeseran itu merupakan bentuk penyegaran dan merupakan kewenangan pusat (DPP).
BACA JUGA: Rocky Candra Dirotasi, Pengamat: Prosesnya Panjang Tidak Serta-merta
Meski berdalih bahwa putusan itu merupakan kewenangan pusat dan tidak ada hubungan dengan SAH, namun publik tahu jejak perseteruan Sutan Adil Hendra dengan Rocky Candra setahun belakangan ini.
Dalam sejumlah Pilkada 2020 lalu di Jambi, rekomendasi DPP Partai Gerindra kepada pasangan calon kepala daerah justru disampaikan oleh Rocky Candra. Hal ini sempat menjadi pertanyaan publik.
Kemudian kegaduhan juga sempat terjadi ketika sejumlah baliho Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Candra di ruang publik tidak menyertakan wajah Sutan Adil Hendra. Rocky malah menyandingkan dirinya dengan Ketua Umum dan Sekjen Partai Gerindra.
Sempat bergulir isu penggantian Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi dari Sutan Adil Hendra ke Rocky Candra pasca-Pilgub Jambi 2020. SAH dinilai gagal, sebab calon yang diusung Gerindra tumbang dengan perolehan suara minim.
Menurut pengamat politik dari UIN Sultan Thaha Syaifuddin, Dr Dedek Kusnadi, belum ada sejarahnya pimpinan DPRD di Jambi diganti oleh partainya sendiri, kecuali yang bersangkutan terjerat pidana, meninggal dunia atau kasus narkoba.
“Jabatan pimpinan DPRD itu lima tahun, kecuali dia mati, atau terjerat kasus narkotika. Yang dipertanyakan ada apa dengan Sutan Adil Hendra selaku ketua DPD Partai Gerindra?,” kata Dedek,
Jumat 19 November 2021 kepada Ampar.id, media partner Inilahjambi.com.
Dijelaskan Dedek, mekanisme penggantian Rocky Candra sebagai pimpinan DPRD akan melalui proses yang panjang.
“Harus ada paripurna, harus ada sidang kode etik, indikator kesalahannya apa, tidak serta-merta dia diberhentikan. Kalau mekanisme partai itu sah-sah saja. Namun perlu proses. Dan proses itu panjang. Ada pemberitahuan ke Gubernur dan Mendagri,” ujar Dedek.
Sebelumnya, Rocky Candra mengaku menerima rotasi jabatan tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan mekanisme yang biasa dilakukan di partai politik. Dengan begitu dia akan menjalani keputusan partai politik dengan sebaik-baiknya.
“Saya menduga, rotasi ini bagian dari strategi partai dalam menghadapi dinamika politik dan pemerintahan, dan juga sebagai terobosan partai demi masyarakat Provinsi Jambi,” katanya.
Sumber: Inilahjambi
