AMPAR.ID – Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari bacakan keputusan serta penandatanganan kesepakatan tentang penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
Rapat Paripurna tentang penetapan perubahan APBD tersebut ditandatangani setelah melalui beberapa tahapan proses mekanisme, rapat dilaksanakan di ruang utama sidang DPRD Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Muara Bulian.
“Setelah melalui beberapa tahapan sesuai peraturan perundang-undangan, Alhamdulillah penetapan serta penandatanganan Ranperda APBD-P bisa dilaksanakan hari ini,” kata Ketua DPRD Anita Yasmin, Kamis (30/09/2021).
Sementara itu Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) pada saat pidato paripurna menyampaikan terimakasih, kepada unsur pimpinan serta anggota DPRD karena telah menyetujui APBD-P.
“Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua serta anggota DPRD yang telah membahasa dan menyetujui perubahan APBD ini. Kami sangat memahami dan mengetahui bahwa APBD-P tahun ini bukanlah pekerjaan yang mudah membutuhkan ketelitian, kecermatan dan ketepatan agar APBD kita ditahun mendatang menjadi sehat dan stabil kembali,” kata Bupati Batanghari MFA
“Tema APBD-P tahun 2021, ialah menyehatkan dan menstabilkan APBD tahun 2022. Sehingga APBD tahun 2022 nanti ia bisa kembali berjalan pada tracknya,” sambungnya.
Bupati MFA meminta agar para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami dan memaklumi atas pengurangan anggaran belanja operasi sebesar lebih dari 40 Milyar, yang disampaikan oleh perwakilan Badan Anggaran DPRD serta Sekretaris Dewan.
“Ini akan berdampak kepada pembiayaan diseluruh Kantor yang ada di Kabupaten Batanghari, tentunya kawan-kawan semua harus memahami bahwa keadaan kita memang sangat memprihatikan dari segi anggaran. Tapi ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap melayani masyarakat, mudah-mudahan tahun depan hal seperti ini tidak terjadi lagi,” harapnya.
Bupati MFA juga menyampaikan bahwa perhitungan perubahan APBD tahun 2021 telah dilakukan semaksimal mungkin, dengan niat dan tujuan agar tidak ada lagi tunda bayar pada tahun 2022 nanti.
“Tapi dengan asumsi keadaan tidak berubah maksudnya DAU, DBH, bagi hasil Provinsi nya ditransfer sesuai angka yang ada, PAD terealisasi sebagaimana prognosa pendapatan yang telah disampaikan pada APBD perubahan. Apabili tidak terjadi perubahan maka tidak akan terjadi lagi tunda bayar ditahun depan,” pungkasnya.
Turut hadir Anggota DPRD, Forkopimda, Para Kepala OPD, Camat, perangkat Desa, Ibu-ibu PKK Kabupaten Batanghari.
(Ded/Wan)
