• Ampar
  • Disclaimer
  • Karir
  • Kode Etik
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Aktual dan Terkini
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • NEWS
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
  • POLITIK
  • EKBIS
    • OTO & TEKNO
  • HUKUM
    • KABAR TNI – POLRI
  • OPINI
  • TREND
    • SPORT
    • RELIGI
    • HIBURAN & WISATA
    • KESEHATAN
  • JAMBI
  • BENGKULU
    • KAUR
    • LEBONG
    • REJANG LEBONG
    • BENGKULU SELATAN
    • SELUMA
    • KEPAHIANG
    • MUKOMUKO
  • SUMSEL
    • MUSI BANYUASIN
  • JATIM
    • JEMBER
  • LAMPUNG
    • TULANG BAWANG
  • Lainnya..
    • PENDIDIKAN
  • NEWS
    • NASIONAL
    • INTERNASIONAL
  • POLITIK
  • EKBIS
    • OTO & TEKNO
  • HUKUM
    • KABAR TNI – POLRI
  • OPINI
  • TREND
    • SPORT
    • RELIGI
    • HIBURAN & WISATA
    • KESEHATAN
  • JAMBI
  • BENGKULU
    • KAUR
    • LEBONG
    • REJANG LEBONG
    • BENGKULU SELATAN
    • SELUMA
    • KEPAHIANG
    • MUKOMUKO
  • SUMSEL
    • MUSI BANYUASIN
  • JATIM
    • JEMBER
  • LAMPUNG
    • TULANG BAWANG
  • Lainnya..
    • PENDIDIKAN
Berita Terbaru
  • NEWS
  • POLITIK
  • EKBIS
  • HUKUM
  • OPINI
  • TREND
  • JAMBI
  • BENGKULU
  • SUMSEL
  • JATIM
  • LAMPUNG
  • Lainnya..

Dapatkah Ombudsman Memanggil Paksa Terlapor?

25/06/2022
Dapatkah Ombudsman Memanggil Paksa Terlapor?/ doc.ist

Dapatkah Ombudsman Memanggil Paksa Terlapor?/ doc.ist

PostTweetSend
Dibaca 83

AMPAR.ID, Jambi – Istilah panggil paksa atau jemput paksa tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang ada hanya “dihadirkan secara paksa”. Akan tetapi istilah tersebut kerap digunakan oleh penyidik, baik itu yang ada di kepolisian maupun di kejaksaan. Lebih khusus lagi dalam menangani perkara pidana. Jum’at (24/6).

Kewenangan pemanggilan paksa sudah diataur dalam Pasal 112 ayat 2 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.

Lantas siapa penyidik yang dimaksud? Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- undang.

Lalu bagaimana dengan perkara maladministrasi? Secara aturan, perkara maladministrasi bukanlah perkara pidana. Dan Ombudsman selaku lembaga negara yang diberi amanat menangani perkara maladministrasi tidak memiliki penyidik. Begitu juga dengan Asisten Ombudsman, pegawai yang diangkat untuk membantu tugas Ombudsman, juga bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi, dapatkah terlapor dipanggil paksa oleh Ombudsman?

“Pada praktiknya, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan fungsi dan tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman. Dijelaskan bahwa fungsi Ombudsman adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Ombudsman juga ditugasi untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi. (Lebih jelasnya lihat Pasal 6 dan 7 UU No 37/2008 tentang Ombudmsan)”, terang Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Saiful Roswandi.

Menurutnya, dalam menangani laporan dari masyarakat atas dugaan maladminsitrasi, Ombudsman dibantu oleh Asisten Ombudsman. Akan tetapi, baik Anggota Ombudsman maupun Asisten Ombudsman, bukanlah PNS. Anggota Ombudsman merupakan sembilan orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) Pejabat Negara yang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Presiden untuk menjalankan tugas Ombudsman. Sedangkan Asisten Ombudsman adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bacajuga

Pelantikan Dua Perangkat Desa Talang Sakti oleh Kades Samsul Sahril Berjalan Lancar

Gus Fawait Tempuh Jalan Tengah Polemik Sound Horeg Jember

RSUD Raden Mattaher Jambi Pastikan Tak Tambah Unit Cuci Darah, Targetkan Layani 80 Pasien per Hari

Pemprov Jambi Salurkan Beasiswa Tahfidz Rp5 Juta untuk 300 Santri

Berdasarkan UU No 37 tahun 2008, dalam melaksanakan tugasnya, Ombudsman dapat melakukan pemanggilan terhadap saksi atau Terlapor secara paksa. Setalah Terlapor atau saksi tidak memenuhi pemanggilan tiga kali berturut-turut. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman yang berbunyi, “Dalam hal Terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa”.

Meskipun Ombudsman bukan penyidik Polri atau PNS sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, tentang kewenangan pemanggilan paksa. Tapi Ombudmsan diberi kewenangan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008. Panggilan paksa tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu meminta bantuan kepada Kepolisian RI.

“Itulah yang dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua ketika menjemput paksa Terlapor Kepala Puskesmas Biak Kota, Zeth Mathias Msen. Dari catatan penulis, inilah pertama kali Ombudsman RI selaku Lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik, menggunakan kewenangannya menjemput paksa Terlapor. Zeth Mathias Msen dijemput paksa oleh Ombudsman Provinsi Papua setelah berkoordinasi dengan Polres Biak, pada Kamis (23/6)”, jelas Saiful Roswandi.

Saiful Roswandi mengatakan bahwa penjemputan paksa dilakukan karena Terlapor sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan Ombudsman terkait dugaan maladministrasi. Zeth Mathias awalnya dilaporkan memindahkan pegawai Puskesmas Biak Kota ke wilayah terpencil. Pemindahan tersebut tidak melalui prosedur yang benar, hanya karena pelapor mempertanyakan insentifnya sebagai tenaga Kesehatan. Artinya, Keputusan Zeth Mathias selaku Kepala Puskesmas Biak telah bertindak sewenang-wenang atau bertindak menyalahi prosedur. Delik tersebut masuk kedalam 10 bentuk maladministrasi yang ditangani oleh Ombudsman.

“Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejatinya dalam menjalankan amanat undang-undang, Ombudsman dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Terlapor maupun saksi untuk memenuhi panggilan Ombudsman dalam menyelesaikan laporan dugaan maladministrasi”, ungkapnya.

(Meli/jd)

Berita sebelumnya

Masuk Rekor MURI Bakar Jaudah Massal di Jangkat

Berita selanjutnya

453 Jamaah Calon Haji Jambi Akan Bertolak Ke Saudi

Berita Terkait

Pelantikan Dua Perangkat Desa Talang Sakti oleh Kades Samsul Sahril Berjalan Lancar

20/11/2026

Gus Fawait Tempuh Jalan Tengah Polemik Sound Horeg Jember

20/11/2026

RSUD Raden Mattaher Jambi Pastikan Tak Tambah Unit Cuci Darah, Targetkan Layani 80 Pasien per Hari

19/11/2026
Pemprov Jambi Salurkan Beasiswa Tahfidz Rp5 Juta untuk 300 Santri

Pemprov Jambi Salurkan Beasiswa Tahfidz Rp5 Juta untuk 300 Santri

19/11/2026
Al Haris Sambut Kepala BGN dan Wamen Komdigi Kunjungi Jambi, Bahas Program Gizi hingga Healthy Cities Summit

Al Haris Sambut Kepala BGN dan Wamen Komdigi Kunjungi Jambi, Bahas Program Gizi hingga Healthy Cities Summit

19/11/2026
Merangin Gelar Apel Siaga Pilkades Serentak, Pertama Kali Terapkan E-Voting

Merangin Gelar Apel Siaga Pilkades Serentak, Pertama Kali Terapkan E-Voting

19/11/2026
Serapan PAD Seret Jelang Akhir Tahun, Bupati Merangin Ancam Evaluasi Kinerja OPD

Serapan PAD Seret Jelang Akhir Tahun, Bupati Merangin Ancam Evaluasi Kinerja OPD

19/11/2026
Makin Favorit Makin Hemat! Honda Vario Evo 160 Raih GridOto Award 2026, Sinsen Kini Tawarkan Voucher Diskon Rp600 Ribu

Makin Favorit Makin Hemat! Honda Vario Evo 160 Raih GridOto Award 2026, Sinsen Kini Tawarkan Voucher Diskon Rp600 Ribu

19/11/2026
Polres Muaro Jambi Bersama BNN dan Petugas Lapas Perempuan Gelar Razia Narkotika, Hasil Tes Urine 15 Warga Binaan Negatif

Polres Muaro Jambi Bersama BNN dan Petugas Lapas Perempuan Gelar Razia Narkotika, Hasil Tes Urine 15 Warga Binaan Negatif

19/11/2026

BPJS Kesehatan Perkuat Benteng Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat

19/11/2026
Berita selanjutnya
Jamaah Calon Haji Jambi Akan Bertolak Ke Saudi

453 Jamaah Calon Haji Jambi Akan Bertolak Ke Saudi

Keluarga Duka Personel Polres Asahan Terima Santunan Pendidikan/ doc.ist

Keluarga Duka Personel Polres Asahan Terima Santunan Pendidikan

Wisata Danau Pauh, Jangkat, Merangin/ Foto: Riky

Alam Jangkat Disebut Seperti di EROPA

Pengukuhan Wakapolresta Deli Serdang AKBP Agus Sugiyarso, SIK yang Bertempat di Aula terbuka Polresta Deli Serdang, Jumat (24/6/2022)/ doc.ist

Kapolresta Deli Serdang Pimpin Upacara Pengukuhan Wakapolresta

Gubernur Jambi Hadiri Reuni Akbar IKA UNJA/ AMPAR

Gubernur Jambi Hadiri Reuni Akbar IKA UNJA

TERHANGAT

Lirik Lagu Bintang - Anima Band/ (Foto: Cuplikan layar Youtube @AnimaBandOfficialAnima)

Lirik Lagu Bintang – Anima Band

04/02/2024

Susunan Bacaan Ziarah Kubur Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan, Cocok untuk Nyekar di Hari Jumat

New Honda BeAT, Always BeAT for You

New Honda Vario 125 dengan Penyegaran Warna Baru telah Hadir di Jambi

Razia Gabungan BNNP Jambi: Empat Pengunjung Tempat Hiburan Malam Positif Narkoba

Bacaan Sholat Jenazah Latin Lengkap Beserta Tata Caranya

Disporabudpar Jember Sediakan Jogging Track dan Fitnes Gratis di JSG

Kadis abdul lazik “Rampok” Uang Rakyat Kecil Modus Kerja Honorer Damkar Merangin

Polda Jambi Petakan Jam Rawan Curanmor, Kawasan Permukiman hingga Perkebunan Jadi Sasaran

FJM Jambi-SKK Migas Perkuat Sinergi, Transparansi Industri Energi Jadi Sorotan

Berita Media Online

Copyright @ 2020 Ampar.id - PT MEDIA AMPAR KJA Supported by Ara.

INFORMASI

  • Ampar
  • Disclaimer
  • Karir
  • Kode Etik
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Redaksi
  • Tentang Kami

MEDIA SOSIAL

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Ampar
  • Disclaimer
  • Karir
  • Kode Etik
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Redaksi
  • Tentang Kami

Copyright @ 2020 Ampar.id - PT MEDIA AMPAR KJA Supported by Ara.