AMPAR.ID, MUAROJAMBI – DPRD Muaro Jambi kembali menggelar rapat paripurna. Rapat yang digelar secara terbuka itu dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti.
Paripurna kali ini membahas penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2023.
Hadir dalam kesempatan itu semua unsur pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, anggota DPRD Kabupaten Muaro, Pj Bupati Muaro Jambi, Sekda Muaro Jambi, kepala OPD dan Forkopinda Muaro Jambi serta tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Yuli Setia Bakti menyebut jika paripurna yang digelar ini merupakan amanat undang-undang, dimana pemerintah dan DPRD wajib melakukan paripurna pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran sebelumnya.
Paripurna kali ini merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan syarat masukkan dan atau koreksi terhadap LKPJ bupati Muaro Jambi tahun anggaran 2023 yang mana dalam hal penyampaian rekomendasi ini akan disampaikan oleh masing-masing juru bicara panitia kerja (Panja) DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
Rekomendasi pertama diberikan oleh Panja satu yang dibacakan oleh Ulil Amri selaku juru bicara (jubir).
Dalam penyampaiannya Ulil Amri menyebut jika selama kepemimpinan Bachyuni Deliansyah sebagai Pj Bupati Muaro Jambi telah membawa perubahan yang cukup baik. Banyak prestasi yang dicapai, diantaranya angka kemiskinan yang menurun, tingginya pertumbuhan ekonomi, ipm dan lain sebagainya.
Namun demikian, ada beberapa catatan khusus yang diberikan, diantaranya belum ada upaya yang optimal terhadap peningkatan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jambi. Masih banyak PNS yang datang pagi hanya isi absen kemudian menghilang.
“Itu yang kami lihat. Sekarang mengisi absen tanpa ada pembinaan dan teguran yang dilakukan oleh atasan langsungnya,” kata Ulil Amri.
Seharusnya, mereka berikan hukuman berat karena telah melanggar PP 94 tahun 202. Menurut dia, saat ini masih banyak PNS yang tidak menjaga atau tidak memenuhi seperti itu oleh sebab itu panja satu meminta dievaluasi kembali sistem absensi.
Mereka juga meminta regulasi kembali sistem pengawasan kinerja kita untuk mengontrol kinerja ternyata menurut hemat mereka juga belum berjalan dengan baik.
Kemudian pihaknya meminta Dinas sosial kabupaten Muaro Jambi selalu terupdate dan akurat data DTKS. Jika memang perlu dilakukan pembinaan dan bimtek terhadap operator di desa sehingga akan kita peroleh data yang sesuai dengan kondisi yang lapangan jadi.
Sementara itu, catatan juga diberikan oleh Panja dua yang disampaikan oleh Indra Gunawan. Pertama mereka meminta OPD ketahanan pangan pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi agar mengantisipasi terhadap kesediaan bahan pokok serta melakukan pemantauan harga barang agar tidak ada terjadi kekurangan sembako di pasar-pasar tradisional.
Kemudian OPD yang kedua yaitu dinas koperindag pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi untuk dapat melakukan pembinaan pasar tradisional dan meningkatkan operasi pasar rakyat yang bertujuan menstabilkan harga barang khusus di daerah Muaro Jambi perlunya banyak pengendalian inflasi yang terpadu baik pengendalian harga maupun stok ketersediaan bahan pokok agar dapat mendukung daya beli masyarakat.
“Kemudian Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat melakukan pembinaan kepada pengurus koperasi atau KUD yang masih aktif dan yang tidak aktif Agar koperasi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dapat dikelola dengan baik dan konvensional,” kata Indra Gunawan.
Sementara Panja tiga yang disampaikan oleh Usman Khalik selaku Jubir menyebut jika program pemerintah saat ini sudah banyak baik, namun harus ditingkatkan lagi.
(adv)
