AMPAR.ID, Rejang Lebong – Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030, Fikri – Hilendri, tolak menggunakan fasilitas mobil dinas baru jenis Toyota Camry seharga Rp 4 miliaran.
Keduanya secara tegas menolak fasilitas mobil dinas baru dan lebih mementingkan masyarakat. Padahal sebelumnya telah dianggarkan dalam APBD Rejang Lebong tahun 2025.
Sebagai gantinya, Kata Bupati, anggaran tersebut akan dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur yang masih sangat dibutuhkan terutama akses jalan pertanian dan jalan rusak.
“Kami lebih memilih menggunakan mobil dinas yang lama, masih bagus, masih layak, lebih baik kita prioritaskan anggaran yang ada untuk membantu rakyat ,”ujar Fikri.
Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Rejang Lebong, masih sangat membutuhkan seperti jalan yang rusak, fasilitas umum yang butuh perbaikan, serta kebutuhan yang lain untuk masyarakat Rejang Lebong yang menjadi perhatian utama kepemimpinan mereka.
“Kami ingin memulai kepemimpinan ini dengan langkah yang nyata.masyarakat lebih membutuhkan infrastruktur yang memadai dibangkan fasilitas baru untuk kami,” tambahnya.
Asal tahu saja, sebelumnya pemerintah kabupaten Rejang Lebong telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati di APBD 2025 dimana pembahasan APBD tersebut dilakukan pada tahun 2024 lalu sebelum Fikri -Hendri dilantik menjadi bupati.
Jenis kendaraan yang di rencanakan adalah Toyota Alphard dengan total anggaran yang di perkirakan mencapai Rp 4 miliaran.
Pengadaan ini direncanakan karena mobil dinas yang ada saat ini sudah berusia lebih lima tahun, sejak kepemimpinan Bupati Ahmad Hijazi.
Namun keputusan Fikri dan Hendri untuk menolak mobil dinas baru menjadi angin segar bagi masyarakat yang menginginkan perubahan. Keputusan ini mencerminkan sikap sederhana dan keberpihakan kepada rakyat
Masyarakat pun menyambut baik langkah Fikri -Hendri tersebut. karena banyak jalan yang rusak bukan sekadar hambatan bagi mobilitas,tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian daerah tutupnya.
(Rgr/min)
