AMPAR.ID, JAMBI – DPRD Provinsi Jambi gelar rapat paripurna pengambilan keputusan dewan terhadap Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Jumat, 1 Agustus 2025 malam.
Dalam laporan hasil pembahasan dan rekomendasi yang di bacakan Juru Bicara Komisi I, Zulkifli Linus, menyebutkan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami perlambatan dari 4,66% year on year (YOY) dari Tahun 2023 menjadi 4,51% di Tahun 2024, angka ini lebih rendah dibandingkan Nasional sebesar 5,03%.
Bukan hanya itu, OPD mitra komisi 1 yang berjumlah 16 (enam belas) kembali disorot dianatarnya.
- Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
Karena keterbatasan anggaran dan DAK mengakibatkan berkurangnya jumlah blanko KTP serta alat rekam data.
oleh karena itu penting untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dan beralih ke KTP Digital serta peningkatah Kerjasama dan dana hibah terhadap sumber lain seperti hibah dari bank dunia.
- Biro Hukum
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi memiliki 6 (enam) orang advokat, seharusnya advokat memiliki integritas yang baik terhadap Peemrintah Provinsi Jambi serta Target Produk Hukum Daerah dan pembinaan Produk Hukum di tingkat Kota dan Provinsi masih terkendala dengan keterbatasan anggaran.
Kedepan kami menyarankan agar tim advokasi ini dapat agar dapat di evaluasi lebih selektif dan Peraturan Gubernur agar lebih segera di tindak lanjuti untuk dapat di implementasi .
- Biro Administrasi Pimpinan
Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya Bersama kepala daerah banyak dokumentasi dan kegiatan lainnya yang juga di lakukan oleh Dinas Kominfo,
Kami menyarankan agar tupoksi ini tidak terjadi tumpeng tindih untuk efektifitak anggaran dan kinerja.
- Biro Pemerintahan
Persoalan batas wilayah masih banyak yang belum terselesaikan , koordinasi sistem data pemerintahan yang terintegrasi penting untuk di wujudkan.
Kami menyarankan untuk segera menyelesaikan konflik batas wilayah dan penguatan kapasitas desa dan kecamatan serta integrasi laporan LPPD dan EKPPD dengan sistem e-SAKIP dan e-Kinerja untuk efisiensi pelaporan dan evaluasi.
- Biro Organisasi
Skala penilaian pelayanan pemerintahan berbasis elektronik berada pada nilai 3, ini masih kurang.
Kami menyarankan agar membuat evaluasi terhadap OPD dalam reformasi birokrasi serta efektifitas anggaran agar dapat diketahui dengan detail mana opd yang dapat di gabung dan di pisah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Saat ini perpustakaan Daerah Provinsi Jam I masih akretasi B, untuk meningkatkan menjadi A ada beberapa syarat yang perlu di penuhi antara lain jumlah koleksi judul buku yang update dan sistem “Inlis Lite” dan server sebagai penunjang buku digital dalam keadaan rusak.
Kami menyarankan agar dapat di perhatikan peningkatan kualitas alkreditasi dan buku terbaru serta perpustakaan digital .
- Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Perlu peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan dan Pendidikan sehingga lebih cakap.
Peta daerah perwilayah dengan potensi rawan bencana belum ada. Mohon kiranya ini dapat menjadi perhatian penting .
- Badan Kesbangpol
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi tahun 2023 berada pada tingak ke 28 secara nasional , ini menjadi catatan penting untuk di perbaiki beserta indikator penunjangnya .
- Dinas Kominfo
Pengawasan dan perluasan jaringan internet , ciber security penting untuk di kelola dengan baik serta membuat Kerjasama untuk meningkatkan kualitas jaringan intrenet dengan pihak swasta secara terpadu
- Sekretariat Dewan
Merupakan rumah bagi kita , namun pengelolaan seperti kendaraan operasional agar lebih tertib dengan mengutamakan keselamatan sehingga kendaraan dinas ini dapat di cek dan service secara berkala ke bengkel yang resmi dan berkualitas. Perancangan kegiatan agar lebih rinci dan detail lagi khusunya dalam keterbatasan anggaran dengan mengedepankan profesionalitas.
- Badan Penghubung
Hingga saat ini , belum menghasilkan kinerja yang menggembirakan terutama terhadap target pendapatan, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanding.
Oleh karena itu kami menyarankan agar kedepannya membuat kajian yang mendalam terhadap harga ekonomis serta berinovasi dalam membuat rencana kerja dengan orientasi keberlanjutan .
- Inspektorat
Peran inspektorat sangatlah penting , fungsi sebagai pembinaan dan pengawasan sangat di butuhkan terutama terhadap LHP BPK dan pencegahan . Melakukan pengawasan terhadap pencapaian nilai APIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
- Brida
Setelah menjadi kami mengharapkan agar persentase hasil kajian dan policy brief dapat di tingakatkan dan dapat menjadi jawaban atas persoalan yang sedang di ahdapi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat .
- BPSDM
Perlu untuk di kaji kembali untuk di gabung dengan BKD agar lebih efektif bersinergi . Selain itu BPSDM juga sangat di butuhkan untuk membuat tata kelola dan SOP terutama terhadap pengelolaan balai diklat yang dapat di optimalkan untuk menambah PAD.
- BKD
Merupakan leading sektor tata kelola kepegawaian di Pemerintaha Provinsi Jambi , agar melakukan Manajemen talenta dan merit system diperkuat. Selanjutnya kami harapkan agar pelaksanaan promosi dan mutasi ASN harus sesuai berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yang berlaku (tahapan, admnistrasi, subtansi) yang memadai.
Penyelesaian pengankatan tenaga PPPK dan PPPK paruh waktu , sesuai dengan juklak dan juknis serta Menyelesaikan permasalahan terkait pemberhentian asn dari jabatan administrator dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
- Biro Umum
Kami berharap agar penggunaan Aplikasi Srikandi lebih Optimal dan meningkatkan kinerja organisasi.
Opd ini dapat di pertimbangkan untuk di gabung Bersama Biro Adpim menjadi Biro Umum dan Protokoler .
Laporan Komisi I ini telah melalui pembahasan tingkat pertama yakni Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi, Rapat internal Pimpinan dan Anggota Komisi I dan Pembahasan bersama Perangkat Daerah terkait mendalami materi Ranperda RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
(red/jp)
