AMPAR.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menjadi rancang bangun utama dalam membangun perekonomian nasional. Kekayaan negara dan cabang produksi penting harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal tersebut disampaikan saat dalam pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/08/2025).
Presiden menyampaikan, RAPBN 2026 memprioritaskan delapan agenda utama.
“Pertama, kita wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan terutama beras dan jagung, agar harga stabil, petani makmur, dan nelayan sejahtera dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” tegasnya.
Pada sektor pangan, pemerintah alokasikan Rp164,4 triliun di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional. Lumbung pangan dan cadangan pangan disiapkan Rp53,3 triliun, subsidi pupuk tahun 2026 dialokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk, serta dialokasikan Rp22,7 triliun untuk Bulog.
“Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan, harga energi kita jaga, dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit, dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bio energi,” imbuh Presiden.
Pada sektor energi, dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal Pemerintah Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.
“Ketiga, kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan _stunting_ dalam waktu yang secepat-cepatnya,” ujar Presiden.
Pada tahun 2026, anggaran untuk MBG dialokasikan sebesar Rp335 triliun. MBG ditargetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita untuk menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.
“Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan,” kata Presiden.
Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026, atau terbesar sepanjang sejarah NKRI. Sektor Pendidikan akan difokuskan pada peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa/mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Selain itu, Rp150,1 triliun dialokasikan untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah/kampus, dan untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteran guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun.
“Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional,” jelas Presiden.
Pada sektor kesehatan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun. Anggaran kesehatan diutamakan untuk revitalisasi rumah sakit, percepat penurunan _stunting_, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, pengendalian penyakit menular, penurunan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), juga peningkatkan fasilitas kesehatan. Selaini tu, pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan.
Keenam, menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Ketujuh, penguatan sektor pertahanan untuk kedaulatan bangsa. Dan kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. (Humas Kemensetneg)
