AMPAR.ID, NUSANTARA – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) resmi menandatangani kontrak pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) dan Kawasan Lembaga Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penandatanganan dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025 di Ruang Serbaguna, Kantor Kemenko IV, Tower 1 – KIPP IKN, bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Acara ini dihadiri oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Dr. (H.C.) Ir. H. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D.; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Aswin Grandiarto Sukahar, S.T., MBEnv; Direktur Sarana Prasarana Dasar, Cakra Nagara, S.T., M.T., M.E., Direktur Operasi II Hutama Karya, Gunadi; EVP Divisi Gedung Hutama Karya, Nyoman Endi Mahendra, serta manajemen KSO Hutama Karya-Wijaya Karya-BAP dan Hutama Karya-Jaya Konstruksi selaku pelaksana proyek.
Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) serta Plaza Keadilan dikerjakan oleh Hutama Karya (KSO Hutama Karya–Jaya Konstruksi) di atas lahan seluas 79.179 m² dengan total luas bangunan 55.752 m². Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung operasional peradilan tingkat nasional, termasuk ruang sidang, pusat layanan publik, serta konektivitas dengan Plaza Yudikatif sebagai ruang publik formal kawasan pemerintahan IKN.
Secara arsitektural, bangunan dirancang dengan pendekatan modern yang dipadukan dengan identitas nusantara. Fasad gedung menampilkan panel bermotif Talawang khas Suku Dayak sebagai elemen visual sekaligus simbol “pelindung keadilan”. Karakter lokal diperkuat melalui penggunaan material seperti batu alam, laminated wood, dan rotan sintetis. Motif tenun nusantara diterapkan pada overstek sebagai peneduh matahari guna mendukung efisiensi energi. Konsep bangunan panggung (pilotis) membantu sirkulasi udara dan menciptakan area terbuka. Seluruh elemen tersebut terintegrasi dengan teknologi modern, termasuk Intelligent Sun Control System pada fasad.
Selanjutnya, Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dikerjakan oleh Hutama Karya (KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP) dengan total luas konstruksi 74.196 m², meliputi Gedung MPR, Museum, Masjid, dan fasilitas pendukung. Kawasan ini terhubung langsung dengan Plaza Demokrasi/Serambi Musyawarah sebagai ruang publik legislatif.
Secara arsitektur, Gedung MPR menonjolkan karakter institusional yang kuat melalui penerapan konsep rumah panggung atau pilotis, memberikan kesan bangunan yang agung, terbuka, dan responsif terhadap kontur lahan. Identitas budaya diperkuat dengan aksen Wastra Nusantara pada area drop-off.
Elemen ini dilengkapi prinsip Breathable, fitur Green & Sustainable seperti sky garden, photovoltaic, dan rainwater harvesting, serta pendekatan Modern Nusantara yang menghadirkan bangunan yang relevan dan berumur panjang. Semua ini menjadikan Gedung MPR sebagai ikon baru kawasan legislatif di IKN.
Kedua bangunan dirancang dengan prinsip arsitektur institusional yang menonjolkan fungsi lembaga negara, efisiensi ruang, keamanan, serta integrasi kawasan. Seluruh fasilitas terhubung melalui jalur pedestrian, vegetasi hijau, dan plaza publik untuk mendukung aktivitas pemerintahan di IKN.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menyampaikan, “Mutunya jangan menurun, setiap pekerjaan harus lebih baik dari sebelumnya, baik dari waktu, mutu, maupun kualitas. Kita membangun kota ini bersama, dan standar itu harus menjadi pegangan.”
Hutama Karya juga menerapkan teknologi konstruksi terintegrasi untuk memastikan pekerjaan berjalan efektif dan tepat waktu, antara lain: LiDAR, BIM 360, dan HK Shield.
Hutama Karya telah menyelesaikan sejumlah proyek strategis di IKN, termasuk Rusun ASN 2, fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN, Terminal VVIP Bandara IKN, kawasan Sarana Prasarana IB, RS Vertikal IKN, dan Gedung Kemenko 2. Rekam jejak ini menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menangani berbagai tipe pekerjaan dari hunian ASN, fasilitas pemerintahan, hingga infrastruktur transportasi dan utilitas yang menjadi modal kuat untuk melanjutkan pembangunan kawasan MA dan MPR.
Mardiansyah, Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, menyampaikan komitmen perusahaan dalam pelaksanaan proyek ini. “Pembangunan kawasan yudikatif-legislatif ini merupakan amanah penting bagi Hutama Karya sebagai BUMN yang berperan dalam mendukung infrastruktur pemerintahan. Proyek ini akan menjadi elemen utama dalam pembentukan pusat pemerintahan Indonesia di IKN.”
Kami memastikan seluruh pekerjaan berjalan terkontrol melalui teknologi konstruksi terintegrasi serta penerapan QHSSE dengan prinsip Zero Fatality. Penguatan mutu kami terapkan di setiap tahap agar hasil pembangunan memenuhi standar kualitas dan selesai tepat waktu untuk mendukung tata kelola pemerintahan di IKN,” tutup Mardiansyah.
