AMPAR.ID, JAMBI – Buntut dari pengungkapan gudang penyimpanan 1.000 dus MinyaKita di kediaman oknum Lurah berinisial MH, desakan untuk tindakan tegas mulai bermunculan.
Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, secara terbuka meminta Wali Kota Jambi, Maulana, untuk segera mengevaluasi posisi oknum pejabat tersebut.
“Kami meminta Pak Wali Kota Maulana mencopot MH dari jabatannya atas dugaan penyalahgunaan wewenang,” kata Kurniadi, Senin (23/2/2026).
Selain keterlibatan oknum pejabat daerah, LPKNI juga mencium adanya “permainan” di internal Perum Bulog Jambi. Kurniadi menyoroti prosedur penetapan Rumah Pangan Kita (RPK) yang dinilai janggal.
Menurutnya, lokasi temuan minyak tersebut tidak memiliki atribut resmi RPK seperti spanduk atau toko fisik yang terdata.
“Kami meminta Perum Bulog Pusat untuk mengevaluasi pejabat Bulog Jambi. Ada dugaan permainan distribusi yang merugikan masyarakat luas,” tambahnya.
Berdasarkan hasil investigasi, ribuan dus minyak goreng tersebut rencananya akan dipasarkan ke luar wilayah Kota Jambi, yakni ke Bayung Lencir (Sumatera Selatan) dan Kabupaten Batanghari.
Minyak tersebut diduga akan dijual dengan harga Rp188 ribu hingga Rp200 ribu per dus kepada pengecer lain.
Praktik ini diyakini akan merusak rantai distribusi dan melambungkan harga di tingkat konsumen akhir.
“Kasihan masyarakat. Harusnya dapat harga murah sesuai HET, tapi karena ulah oknum ini, harga di pasar menjadi tinggi,” pungkas Kurniadi.
Hingga berita ini dituturkan belum ada keterangan resmi dari lurah MH atau pihak Bulog Jambi.
(Nda)
