JEMBER, AMPAR.ID – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memuji langkah masif Pemerintah Kabupaten Jember dalam membenahi validitas data warga miskin secara terintegrasi.
Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam forum nasional di Jakarta menilai bahwa terobosan yang dilakukan Pemkab Jember layak menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia dalam meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujar Iwan Sumule.
Ia juga menambahkan bahwa sinkronisasi data yang kuat merupakan kunci utama dalam mencapai target penurunan kemiskinan di tingkat nasional.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta daerah yang efektif,” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa akurasi data di lapangan adalah harga mati agar anggaran negara tidak salah sasaran.
Melalui pola intervensi berbasis data mikro By Name By Address (BNBA), Jember sukses menurunkan angka kemiskinan dari 9,01 persen menjadi 8,67 persen.
“Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Karena bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima oleh warga yang memang layak dan sesuai kondisi lapangan,” tegas Gus Fawait.
Langkah Jember yang mencuri perhatian nasional adalah pengerahan lebih dari 20 ribu ASN untuk melakukan pengecekan langsung dari rumah ke rumah selama satu bulan.
Hasilnya, Pemkab Jember berhasil memvalidasi 98 persen kelompok masyarakat paling miskin (Desil 1) sekaligus menemukan ribuan data usang, termasuk 16.766 warga meninggal dunia dan 10.703 warga yang sudah pindah namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
Gus Fawait menyatakan bahwa validasi data secara riil adalah fondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang adil bagi masyarakat.
“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat. Dari data yang valid inilah lahir langkah-langkah yang mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata,” pungkasnya. (Adv)
