JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026 di halaman CitraLand, Kota Jambi, Rabu (21/10/2026) pagi.
Dalam sambutannya, Sudirman mengatakan GPM merupakan langkah konkret pemerintah daerah bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah dinamika ekonomi dan tekanan inflasi.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, inflasi Provinsi Jambi secara bulanan atau month-to-month (mtm) pada September 2026 tercatat sebesar 0,19 persen, turun dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 0,38 persen.
Sementara itu, inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) September 2026 tercatat sebesar 2,97 persen dibandingkan September 2025.
Sudirman menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi, dengan andil 0,27 persen secara bulanan dan 1,32 persen secara tahunan.
Sejumlah komoditas yang memengaruhi pergerakan harga di antaranya cabai merah, beras premium, dan daging ayam.
Harga cabai merah mengalami tekanan akibat tingginya permintaan yang tidak diimbangi ketersediaan pasokan. Kondisi cuaca ekstrem dan kemarau panjang juga disebut berdampak terhadap hasil panen.
Sementara itu, kenaikan harga beras premium dipengaruhi peralihan musim panen ke musim tanam, tingginya ongkos angkut, serta biaya kemasan. Adapun daging ayam turut mengalami tekanan permintaan dan pasokan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Terkait hal tersebut, saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas terselenggaranya agenda Gerakan Pangan Murah ini sebagai upaya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujar Sudirman.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan Bank Indonesia menjadi instrumen penting dalam menjaga kestabilan harga pangan pokok strategis.
Ia berharap kegiatan tersebut memberikan dampak nyata terhadap keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta pengendalian inflasi di daerah.
Sudirman juga menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok di tengah fluktuasi harga.
Selain membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau, kegiatan ini diharapkan dapat mengalihkan sebagian permintaan dari pasar umum sehingga tekanan kenaikan harga dapat diredam.
Ia pun mengimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut secara bijak dengan membeli bahan pangan sesuai kebutuhan rumah tangga.
“Saya berpesan kepada masyarakat untuk memanfaatkan Gerakan Pangan Murah ini dengan arif dan bijaksana. Membeli sesuai kebutuhan konsumsi rumah tangga harian, bukan untuk stok berlebihan. Mari saling menjaga dan bersinergi agar setiap masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan pelaksanaan GPM dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026 merupakan tindak lanjut surat Badan Pangan Nasional mengenai pelaksanaan gerakan pangan murah secara serentak di tingkat nasional.
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Dinas Pertanian Kota Jambi.
Johansyah menambahkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat berbagai instrumen pengendalian inflasi, termasuk melalui program LATIBA atau Lahan Abadi Hortikultura. Program ini diarahkan untuk mendorong penanaman komoditas penyumbang inflasi di kabupaten dan kota.
Saat ini, program tersebut telah berjalan di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Di Kota Jambi, lahan yang berhasil diolah mencapai 10 hektare.
Melalui penguatan produksi pangan dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jambi berharap stabilitas harga dapat terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi.
