AMPAR.ID, MERANGIN – Jabatan mentereng di kursi birokrasi ternyata tak mampu meredam jejak kelam masa lalu. Nama Abdul Lazik yang kini mentereng sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Merangin kembali terseret dalam pusaran skandal busuk dugaan pungutan liar (pungli) dan penipuan berkedok janji manis penerimaan tenaga honorer Pemadam Kebakaran (Damkar).
Alih-alih menikmati karier birokrasinya yang moncer di bawah kepemimpinan Bupati Merangin H.M. Syukur, Lazik justru meninggalkan warisan luka bagi warga kecil yang merugi hingga puluhan juta rupiah.
Bau busuk skandal ini dibongkar langsung oleh para korban yang sudah habis kesabaran.
Salah seorang korban berinisial AS, warga Kecamatan Jangkat Timur, menuturkan bagaimana dirinya terperdaya oleh janji palsu pada tahun 2023 silam.
Dengan iming-iming posisi empuk sebagai tenaga honorer di instansi Damkar, AS harus merelakan uang tunai sebesar Rp20 juta berpindah tangan kepada tangan kanan Lazik berinisial ZA. Namun, apa yang dijanjikan sekadar pepesan kosong.
Hingga detik ini, jangankan seragam kerja, kepastian nasib pun tak pernah ada.
OJK Perkuat Ketahanan Siber dan Pelindungan Konsumen Industri LPBBTI
Tak hanya AS seorang diri. Di desanya saja, tercatat ada empat orang warga yang menjadi mangsa praktik lancung ini. Jika ditotal, kerugian dari satu desa tersebut diperkirakan mencapai angka fantastis Rp80 juta rupiah!
“Kami sudah berkali-kali menagih agar uang kami dikembalikan, tapi tidak ada wujudnya sama sekali. Bahkan, nomor WhatsApp kami malah diblokir!” ujar AS dengan nada geram, Minggu (15/11/2026).
Upaya menagih hak yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir ini seolah menabrak tembok tebal. Sang pejabat diduga terus berkelit, menunda-nunda, dan memilih bungkam ketimbang mengembalikan uang rakyat kecil yang diperas demi ambisi sesaat.
Sebelum melenggang menduduki kursi Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Merangin pada 1 September 2025 lalu, Lazik memimpin Dinas Damkar Merangin masa di mana praktik culas ini diduga kuat berakar.
Catatan hitam ini bukanlah kali pertama bagi sang pejabat.
Pada Mei 2026 lalu, nama Abdul Lazik sempat mencuat ke permukaan publik akibat isu serupa pungutan uang pelicin puluhan juta rupiah demi meloloskan pelamar honorer Damkar tanpa melalui prosedur tes yang sah.
Tak berhenti di situ, pada bulan yang sama, ia juga sempat menjadi sorotan tajam publik tatkala didatangi oleh warga Suku Anak Dalam (SAD) yang menuntut kejelasan dana bantuan bernilai fantastis, yakni Rp1,4 miliar, di kantor bupati.
Kini, kesabaran warga telah habis. Para korban mendesak Bupati Merangin agar tidak tinggal diam dan segera turun tangan langsung untuk mengevaluasi secara tegas kinerja serta integritas Abdul Lazik.
Desakan utama mereka hanya satu, kembalikan uang rakyat yang telah dirampok lewat modus janji palsu jabatan!
Skandal ini kini menjadi ujian nyata bagi komitmen bersih-bersih birokrasi di bumi Tuntas Pakiling.
Akankah aparat penegak hukum dan pimpinan daerah bertindak tegas, atau justru membiarkan karir sang pejabat melenggang mulus di atas penderitaan rakyat kecil? Publik Merangin kini menanti jawabannya.
Media ini melakukan konfirmasi kepada mantan Kepala Damkar Abdul Lazik, melalui pesan singkat WhatShap ke nomor pribadinya +62 821-XX30-XX01. Pesan yang dikirim berconteng biru (sudah dibaca) namun tidak dibalas. Begitu juga panngilan telpon berdering dan tidak di angkat.
(red/jp)
