AMPAR.ID, JAMBI – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Elpisina, melakukan kunjungan kerja (kunker) pengawasan ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi. Pertemuan strategis ini difokuskan pada pembenahan tata kelola pertambangan, penyelesaian konflik angkutan batubara, hingga pemenuhan hak listrik bagi masyarakat di pelosok desa.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Tandry Adi Negara, beserta jajaran, serta perwakilan Inspektur Tambang Kementerian ESDM.
Isu utama yang menjadi sorotan Elpisina adalah kemacetan dan risiko keselamatan akibat angkutan batubara yang masih menggunakan jalan umum. Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan khusus batubara bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.
“Jangan sampai angkutan batubara terus-menerus melewati jalan umum. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat, baik dari sisi keselamatan maupun kerusakan infrastruktur,” ujar Elpisina.
Sebagai langkah konkret, Elpisina mendukung adanya pembatasan atau pengurangan kuota produksi batubara selama infrastruktur jalan khusus tersebut belum rampung. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kenyamanan publik. Selain itu, ia mengingatkan para pengusaha tambang untuk tidak mengabaikan kewajiban reklamasi pascatambang.
Selain masalah tambang, sektor elektrifikasi menjadi poin krusial dalam diskusi tersebut. Meski secara statistik rasio elektrifikasi Provinsi Jambi telah menyentuh angka 100%, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak dusun dan desa yang belum menikmati aliran listrik secara optimal.
Elpisina berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi warga yang belum teraliri listrik ke tingkat pusat. “Listrik adalah kebutuhan dasar. Kami akan mendorong Kementerian ESDM dan mengoptimalkan peran CSR perusahaan agar desa-desa yang terisolasi segera mendapatkan akses energi,” tegasnya.
Harapan Sinergi dan Target 2026
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Tandry Adi Negara, menyambut baik dukungan dari Komisi XII DPR RI. Ia berharap kehadiran Elpisina di parlemen pusat mampu meningkatkan kuota bantuan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu.
Data dan Target Elektrifikasi Jambi:
Tahun 2025: Mendapat kuota 4.000 sambungan listrik baru.
Target 2026–2027: Diharapkan meningkat menjadi 6.000 hingga 8.000 sambungan melalui kawalan Komisi XII.
Tandry juga menambahkan bahwa Pemprov Jambi saat ini tengah serius mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya sektor panas bumi.
“Kami berharap pengembangan panas bumi di Jambi dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Jika ini terealisasi, kami optimis akan ada lompatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Jambi,” pungkas Tandry.
