AMPAR.ID, TANJABBARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag Hadiri sekaligus Pimpin Rapat Koordinasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Perizinan, Tata Ruang Wilayah dan Dampak Lingkungan serta Dampak Perekonomian pada Sektor UMKM Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selasa (07/06).
Rapat yang dilaksanakan di ruangan rapat Bupati ini turut dihadiri oleh Asisten II, Kadis PUPR, Kadis Koperindag, Kadis DLH, Kadis PMPTSP, Kaban Bapenda, Plt Kepala Disbunak, Kabag Ekonomi, Kabag SDA, Kabag Hukum/mewakili, Camat Tungkal Ilir, Kabid Tata Ruang, Pejabat Fungsional Dinas Terkait dan Lurah serta undangan lainnya.
Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag menyampaikan rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menyikapi maraknya alfamart dan indomart yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Baret.
“Banyak yang saya lihat dengan menggunakan oss sekarang mereka hanya terdaftar dalam administrasi saja, tetapi banyak hal lainnya beberapa ketentuan di Perbup yang saya rasa tidak diindahkan misalnya saja antara jarak satu swalayan dengan yang lainnya begitu juga dengan lalu lintas disekitarnya menjadi macet karena ruas jalan kita yang kecil” ujarnya.
Bupati menambahkan akan melakukan pengawasan sekaligus pengecekan apakah swalayan yang berdiri sudah sesuai dengan aturan atau tidak.
“seandainya belum sesuai dengan aturan kita akan menyurati dalam bentuk tertulis, membekukan ataupun mencabut izin, ini yang sedang kita lakukan sekarang dan tim teknis yang akan turun meninjau serta mengevaluasi swalayan yang dianggap sudah meresahkan pedagang atas kehadirannya” tambah bupati.
Lebih lanjut Bupati juga menambahkan pertimbangan tim teknis itulah yang akan menjadi dasar layak atau tidak layak dibangun swalayan tersebut sehingga akan memudahkan memetakan berapa jaraknya dan pertimbangan lainnya.
“Kita tidak menghambat investasi maupun ekonomi di Tanjung Jabung Barat tetapi minimal kita meminimalisir gesekan itu karena itu juga akan menyusahkan kita seperti mematikan pedagang lokal yang tidak memiliki modal yang besar serta membuat mereka terpinggirkan dan masih banyak persoalan lain yang akan ditimbulkan ” pungkasnya.(adv)
