Dokter Mogok, Ketua DPRD Desak Bupati Merangin Ambil Sikap Tegas

AMPAR.ID – Kisruh Internal di rumah sakit plat merah milik pemerintah daerah (RSUD Kol Abunjani) Bangko, Jambi trus bergulir.

18 dokter spesialis mogok kerja, akibatnya masyarakat yang hendak berobat membutuhkan layanan kesehatan datang dari berbagai penjuru pelosok di Merangin terlantar. Ruang Poli tutup tanpa pelayanan.

Pemerintah Merangin (Bupati dan Sekda) dinilai seakan tutup mata dengan konflik yang menimpa bawahan nya itu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merangin, Herman Efendi, secara tegas menyayangkan persoalan tersebut. Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin melalui Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengambil langkah-langkah tegas supaya hal ini jangan sampai terjadi pemogokan kerja yang cukup lama.

“harusnya ini jangan sampai terjadi, sudah jelas pelayanan kepada masyarakat tidak efektif alias terganggu apalagi dokter spesialis yang notabene nya mereka adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, ucapannya kepada media ini, Senin malam (14/2)

Kata Ketua DPRD itu, sedari awal pihaknya sudah menyampaikan kepada management dan direktur agar tidak ada dokter yang mogok kerja.

Persoalan ini, lanjut politisi Golkar itu, harus cepat teratasi dan tidak berkepanjangan.

“Kasihan masyarakat yang kena dampaknya. Yang tidak seharusnya terjadi, ini terjadi, Kita lihat beberapa hari kedepan, apa langkah- langkah sikap Bupati untuk menyikapi kisruh yang terjadi di internal RSUD Kol Abunjani Bangko,” jelasnya.

Terakhir kata Herman, DPRD sudah turun langsung ke RSUD Kol Abunjani Bangko pasca mogoknya dokter spesialis Senin 14 Februari melihat kondisi dilapangkan.

Terpisah, Direktur RSUD Kol Abunjani Bangko dikonfirmasi media melalui sambungan telepon belum menjawab. “nantilah ya saya lagi rapat”, ucapnya singkat sambil mematikan telepon.

(San/Ton)