AMPAR.ID – Gubernur Jambi, Al Haris halal bihalal bersama pemerintah dan masyarakat Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) di rumah dinas Bupati Anwar Sadat di Tungkal, Selasa (17/05/2022) siang.
Bupati dan Wakil Bupati Tanjabbar bersama Pimpinan Forkopimda, dan tokoh masyarakat Tanjabbar lengkap hadir pada acara silaturahmi tersebut.
Bupati Tanjabbar, Anwar Sadat mengucapkan selamat datang pada Gubernur Jambi Al Haris beserta rombongan di bumi Serengkuh Dayung Serentak ke Tujuan Tanjabbar.
“Semoga melalui kegiatan halal bihalal hari ini menambah eratnya silaturahim kita, bersama-sama mendukung pembangunan dalam rangka menuju Jambi mantap,” kata Bupati.
Pada kesempatan itu, Anwar Sadat juga menyampaikan persoalan PLN di Tanjabbar yang sering mati. Dia mengatakan sudah berulang kali melakukan koordinasi dengan PLN, namun belum membuahkan solusi.
“Tanjung Jabung Barat yang paling bermasalah listrik, berulang kali kami rapat dengan PLN disini, kita sulit sehingga kita hanya bisa berkoordinasi, masyarakat tanjung Jabung Barat yang dirugikan, mudahan ada solusinya, permasalahan ini sudah bertahun-tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris pada kesempatan itu mengatakan banyak hal yang belum tuntas dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dan membuat masyarakat tidak puas dengan pemerintah.
“Kami mohon maaf lahir dan batin, insya Allah kami akan terus bekerja untuk masyarakat Jambi. Alhamdulillah tahun ini kita merasakan lebaran yang sebenarnya, setelah dua tahun sebelumnya kita tidak bisa mudik silaturahmi karena Covid,” katanya.
Terkait persoalan PLN di Tanjabbar, Al Haris mengatakan bersama Bupati Tanjabbar akan menyampaikan ke Kementerian BUMN terkait persoalan PLN di Tanjabbar.
“Kami minta menteri BUMN memanggil PLN, karena di Tanjung Jabung Barat panjang persoalannya, SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) belum selesai, gardu induk juga belum selesai,” kata Al Haris.
“Tugas kami mempercepat penyelesaian SUTET dan Gardu Induk. Nanti saya ajak Bupati bertemu PLN di Sumsel, setelah itu nanti bentuk tim Lurah dan Camat untuk bekerja langsung ke masyarakat terkait persoalan SUTET dan Gardu induk, termasuk persoalan kompensasi untuk masyarakat,” sebutnya.
