Iwan Sumule (kiri) sindir keras Presiden Jokowi (kanan) soal banjir. /Dok. Twitter/@KetumProDEM dan Setpres BPMI.
AMPAR.ID – Banjir yang menerjang Jakarta sejak beberapa hari belakangan ini membuat publik kembali teringat terkait janji Jokowi ketika dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2014.
Saat itu, Jokowi dengan sangat yakin menyebut bahwa banjir dan macet akan lebih mudah diatasi jika dirinya menjadi Presiden.
Salah satu yang menyoroti pernyataan Jokowi itu adalah Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.
Sorotan Iwan Sumule tersebut dilontarkan melalui akun Twitter pribadinya @KetumProDEM pada Minggu, 21 Februari 2021.
“Jakarta banjir lagi, dan jadi ingat salah satu janji fenomenal @jokowi sebelum menjadi presiden. Bahkan sempat katakan, ‘macet dan banjir lebih mudah diatasi jika ia jadi presiden’,” kata Iwan Sumule dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Menurut Iwan Sumule, nyatanya, semua itu hanya omong kosong. Buktinya, hingga dua periode kepemimpinan Jokowi, saat ini Jakarta masih tetap dilanda banjir.
“Sampai tahun kedua di periode kedua jadi presiden, Jakarta tetap saja banjir. 100 persen Bullshits!,” ujar Iwan Sumule.
Halaman:
Sumber: Twitter @KetumProDEM
Jakarta banjir lagi, dan jadi ingat salah satu janji fenomenal @jokowi sebelum menjadi presiden. Bahkan sempat katakan, “macet dan banjir lebih mudah diatasi jika ia jadi presiden”.
Sampai tahun kedua di periode kedua jadi presiden, Jakarta tetap saja banjir.
????% Bullshits! ???? pic.twitter.com/YWtQn5NNpY— Bos Sumule (@KetumProDEM) February 21, 2021
Dalam cuitannya itu, Iwan Sumule juga mengunggah video ketika Jokowi menyampaikan hal tersebut.
Diketahui, pernyataan itu dilontarkan Jokowi lantaran untuk merancang strategi penanganan banjir dan macet di Jakarta membutuhkan kewenangan dari Pemerintah Pusat.
“Jadi memang dalam pengalaman saya selama satu setengah tahun ini melihat bahwa memang hampir 60 hingga 65 persen persoalan Jakarta ini adalah yang pegang peranan itu Pemerintah Pusat,” kata Jokowi.
Lantas, Jokowi menyebut jika dirinya terpilih menjadi Presiden maka semuanya akan lebih mudah teratasi karena semua kewenangan ada digenggaman tangannya.
“Bahwa meskipun kalau nanti Tuhan mengizinkan saya berpindah kantor (jadi Presiden) itu justru akan lebih mempermudah penyelesaian masalah-masalah (banjir dan macet) itu,” katanya.
Kemudian, Jokowi memberikan contoh 13 sungai besar yang ada di Jakarta, di mana aliran semuanya berasal dari Bogor hingga sampailah di Jakarta.
“13 sungai itu semuanya kewenangan Pemerintah Pusat, dan di 13 sungai ini lah 90 persen air itu mengalir dan menjadikan masalah di Jakarta. Saya tidak bisa sebagai Gubernur DKI ngomong di Bogor, minta-minta di Bogor nggak bisa, apalagi memutuskan sesuatu yang di wilayah atas nggak mungkin,” ungkapnya.
Selain itu, Jokowi juga menuturkan masalah kemacetan di Jakarta yang sampai sekarang masih belum teratasi.
“Dan juga masalah transportasi tidak mungkin. Sebagai contoh sampai sekarang saja kita sudah meminta yang namanya Otoritas Transportasi Jabodetabek dari Pemerintah Pusat, supaya ada koneksi MRT dari Bekasi, Tangerang, Bogor, (tapi) sampai sekarang tidak bisa, karena saya tidak ada di posisi Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Menurut Jokowi saat itu, gagasan pembentukan Otoritas Transportasi Jabodetabek belum bisa terwujud karena wewenang pembentukannya ada di Pemerintah Pusat. Sedangkan dirinya hanya Gubernur DKI yang tidak memiliki banyak kewenangan untuk mengatur semua permasalahan.***
