Oleh: Rocky Candra (Anggora DPR RI Komisi XII)
Dalam sejarah bangsa ini, kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi urusan yang sensitif dan penuh dilema. Setiap kali ada wacana penyesuaian harga, denyut nadi ekonomi langsung berdetak kencang. Inflasi mengintai, daya beli masyarakat terancam, dan gelombang protes kerap menjadi pemandangan yang tak terhindarkan.
Namun, di tengah tekanan ekonomi global yang masih menyisakan ketidakpastian, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan yang berbeda, yaitu menahan harga BBM tidak naik.
Data terbaru menunjukkan betapa mengerikannya dampak perang Iran vs Israel-Amerika terhadap harga energi global. Berdasarkan laporan Global Petrol Prices yang dikutip berbagai media nasional pada akhir Maret 2026, setidaknya ada 10 negara dengan lonjakan harga BBM tertinggi.
Kamboja memimpin dengan kenaikan mencapai 67,81 persen, disusul Vietnam (49,73 persen), Nigeria (35,02 persen), dan Laos (32,94 persen). Bahkan negara tetangga seperti Singapura dan negara maju seperti Australia serta Kanada pun tak luput dari hantaman kenaikan harga di atas 15 persen.
Ironisnya, Amerika Serikat sekalipun, yang notabene adalah negara adidaya, kini ikut merana. Akibat penutupan Selat Hormuz dan eskalasi serangan, harga BBM di Negeri Paman Sam per 30 Maret 2026 telah menembus angka di atas USD 4 per galon, atau mulai mendekati kisaran harga yang sangat tinggi jika dikonversi.
Di tengah negara superpower yang rakyatnya kewalahan menghadapi biaya energi yang membubung tinggi, Indonesia justru menunjukkan stabilitas yang patut diapresiasi. Rakyat Indonesia masih bisa menikmati harga solar dan Pertalite yang terjangkau, sementara di belahan dunia lain, krisis energi telah memicu inflasi dan gejolak sosial.
Tantangan untuk tidak menaikkan harga BBM bukanlah perkara mudah. Harga minyak mentah dunia berfluktuasi tajam akibat ketegangan geopolitik, nilai tukar rupiah menghadapi tekanan, dan anggaran subsidi serta kompensasi energi membengkak.
Namun, Presiden Prabowo bersama jajaran menteri memilih untuk mencari jalan lain. Pemerintah bergerak cepat dengan melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran.
Misalnya, pemerintah akan mengalihkan anggaran perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, hingga kegiatan seremonial kementerian dan lembaga senilai Rp121-130 triliun ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kebijakan Work From Home (WFH) satu hari seminggu bagi ASN juga diterapkan, yang diperkirakan menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun dari sisi kompensasi BBM.
Langkah ini tentu saja memberikan efek berantai yang luar biasa bagi masyarakat. Pertama, dari sisi daya beli, masyarakat kelas menengah ke bawah, yang paling rentan terhadap guncangan harga, tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan transportasi sehari-hari.
Harga pangan dan logistik pun ikut terkendali karena biaya distribusi tidak melonjak. Di saat harga kebutuhan pokok mulai menunjukkan tren menurun di beberapa daerah, stabilitas harga BBM menjadi salah satu fondasi utamanya.
Kedua, keputusan ini menjaga iklim usaha tetap kondusif. Pelaku UMKM yang bergantung pada mobilitas barang dan jasa tidak terbebani oleh kenaikan biaya operasional. Sektor transportasi, nelayan, dan petani, yang langsung tersentuh oleh harga BBM, merasakan kepastian yang selama ini seringkali goyah oleh isu penyesuaian harga setiap pergantian tahun.
Dengan adanya kepastian ini, pelaku usaha bisa merencanakan langkah tanpa dihantui lonjakan biaya tak terduga. Lebih dari itu, kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir di tengah kesulitan rakyat.
Seperti yang kerap disampaikan Presiden Prabowo, “Negara harus hadir untuk melindungi rakyat kecil, bukan sebaliknya.”
Kutipan itu menjadi napas dari setiap kebijakan yang diambil. Menahan harga BBM di tengah perang dan ketegangan global berarti menahan pula tekanan fiskal yang mungkin lebih mudah diatasi dengan membebankan kepada rakyat.
Namun, itulah yang tidak dilakukan. Di sinilah peran negara diuji, yakni mampu tidaknya memastikan stabilitas ekonomi tanpa membebani rakyat kecil.
Kehadiran negara dalam memastikan stabilitas ekonomi tidak sekadar retorika alias omon-omon. Dengan tidak menaikkan harga BBM, pemerintah telah menunjukkan bahwa stabilitas bukan sekadar angka makro, tetapi rasa aman yang nyata di tingkat warga.
Ketika ongkos transportasi terkendali, harga pangan terjaga, dan masyarakat miskin kota maupun desa tidak tersengat inflasi yang dikendalikan dari luar, maka kehadiran negara benar-benar dirasakan.
Tentu, keberhasilan ini bukan tanpa kerja keras. Pemerintah harus cermat mengelola subsidi agar tepat sasaran, sekaligus mendorong transisi energi agar ketergantungan pada BBM subsidi bisa berkurang di masa depan.
Namun, untuk saat ini, rakyat layak memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Sebab, di tengah gemuruh politik dan hiruk-pikuk kepentingan, apalagi di tengah dunia yang dilanda konflik, ada keputusan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar jutaan keluarga.
Apresiasi ini penting bukan sekadar untuk menyemangati, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa kebijakan yang pro-rakyat harus dilanjutkan dan diperkuat. Ketika harga BBM tidak naik, yang terselamatkan bukan hanya uang di dompet, tetapi juga optimisme bahwa negara masih berpihak pada warganya.
Tentu, ke depan masih banyak pekerjaan rumah. Pemerintah perlu terus memperkuat fondasi fiskal, memperluas sumber energi alternatif, dan memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh yang berhak.
Namun, dengan momentum keputusan berani ini, Presiden Prabowo telah meletakkan satu batu pijakan penting bahwa stabilitas harga energi adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan sosial.
Di tengah arus keputusan yang kerap kali lebih mudah memilih jalan “sesuai hitungan pasar”, Presiden Prabowo memilih untuk mendengar detak jantung rakyatnya. Dan di situlah letak keberhasilan sejati. Bukan sekadar pada angka-angka makro, tetapi pada senyum lega para sopir angkot, ibu-ibu yang berbelanja ke pasar, dan nelayan yang melaut tanpa cemas harga solar.
Pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur megah atau angka pertumbuhan, tetapi tentang seberapa banyak rakyat yang merasa negaranya hadir untuk mereka.
Ketika harga BBM tidak naik, itulah salah satu wujud kehadiran itu. Dan untuk itu, apresiasi kepada Presiden Prabowo layak diberikan, sebagai penyemangat untuk terus berbuat yang terbaik bagi Indonesia.
