AMPAR.ID, SAROLANGUN – Aksi unjuk rasa yang dilakukan LSM Gerakan Peduli Keadilan Dan Kebenaran (GPKK) di kantor Kejari Sarolangun, pada Selasa (18/7/2023) menuntut agar Kejari Sarolangun segera mengusut beberapa dugaan tindak pidana korupsi yang ada di beberapa desa di dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.
Koordinator lapangan Andra, Ismail, Irsal dan Dani serta perwakilan dari warga yang bergantian membacakan pernyataan sikap mengungkapkan aksi unjuk rasa kali ini, meminta pihak Kejari Sarolangun cepat,tanggap dan tegas dalam menangani kasus korupsi di Sarolangun, karena mereka menilai sampai saat beberapa laporan belum ada titik terangnya.
Ada 23 tuntutan yang diajukan LSM GPKK, antara lain dugaan penyelewengan dana desa Panca Karya Kecamatan Muaro Limun , dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Anggara desa Bukit Berantai Kecamatan Batang Asai, mempertanyakan status hukum Kepala Desa Pulao Aro kecamatan Pelawan serta dugaan penyalahgunaan anggaran desa Rangkiling Simpang kecamatan Mandiangin.
Korlap Ismail dalam orasinya mengingatkan Kejari Sarolangun jangan sampai dikibuli oleh Inspektorat Sarolangun terkait hasil audit dan investigasinya terkait dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Kades Panca Karya, dengan rincian anggaran dari tahun 2019 – 2022 sebagai berikut.
Tahun 2019, kegiatan rehab Jembatan Gantung 2 kali dianggarkan sebesar Rp 121.283.000 dan Rp 31.082.000, rehab Balai Desa Rp 14.910.000, pemeliharaan sarana dan prasarana energy alternatif desa sebesar Rp 150.000.000, dan program P2DK pembelian 8 ekor sapi Rp 200.000.000.
Tahun 2020, dana covid Rp 61.000.000, pembangunan peningkatan sarana dan prasarana energy alternatif desa sebesar Rp 135.000.000 dan dana peningkatan produksi ternak sebesar Rp 200.000.000.
Tahun 2021, rehab air bersih sebesar Rp 21.739.000, dana covid Rp 61.184.000 dan peningkatan kegiatan Volly sebesar Rp 28.200.000. dan untuk tahun 2022, dana covid Rp 61.317.000
” Dari hasil temuan investigasi kami di lapangan di duga ada kegiatan tidak kurang dari Rp 500.000.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kades Panca Karya,” beber Ismail.
Sementara korlap Irsal mengatakan, jika Kades Panca Karya telah bermain dengan dana BLT DD dengan sengaja tidak menyalurkan anggaran tersebut. Barulah di salurkan setelah diprotes warga itupun tidak secara keseluruhan.
” Untuk itu kami meminta Kejari Sarolangun untuk memanggil dan memeriksa orang – orang Inspektorat khususnya Irban Reguler karena hasil audit berbeda dengan hasil audit irbansus,” kata Irsal.
Sedangkan Andra selaku Ketua GPKK dalam aksi tersebut meminta kejelasan terkait laporan GPKK pertanggal 17 Januari terkait dugaan penyimpangan anggaran desa Bukit Berantai dan kejelasan hukum Kepala desa Pulao Aro dan laporan desa Rangkiling Simpang.
” Kami meminta kejelasan terkait hal tersebut, karena sampai saat ini tidak ada kejelasannya. Dan kami juga berharap segera ada penetapan terkait kasus dugaan korupsi tersebut,” tegas Andra
Korlap Dani yang dalam kesempatan tersebut menyebutkan jika kedatangan GPKK hari ini untuk memberi support kepada pihak Kejari Sarolangun untuk dapat menghilangkan dan memerangi budaya korupsi yang ada di Kabupaten Sarolangun.
Kedatangan pengunjuk rasa dari GPKK ini diterima Kajari yang diwakili Kasi Intel Kejari Jenda Silaban dan Kasi Pidsus Abdul Harris serta dikawal oleh anggota Polres Sarolangun dan Satpol PP.
(Fdn)
