AMPAR.ID – Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat kembali mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi, Rabu (24/9/2025) siang. Mereka menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sederet tuntutan terkait reforma agraria dan konflik lahan yang dinilai tak kunjung mendapat kepastian.
Menariknya, aksi tersebut mendapat sambutan terbuka dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah. Tidak hanya menyambut massa dengan tangan terbuka, Hafiz Fattah bahkan langsung mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk melakukan audiensi bersama anggota dewan di ruang Banggar DPRD.
Adapun sejumlah tuntutan yang disuarakan massa di antaranya:
• Bentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional
• Segera sahkan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria (RUU Reforma Agraria)
• Selesaikan konflik agraria di seluruh sektor di Provinsi Jambi
• Hentikan perampasan tanah rakyat oleh Satgas PKH Hentikan intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan aparat terhadap petani, pejuang hak atas tanah, buruh dan mahasiswa
• Segera lepaskan tanah garapan, kampung dan desa-desa dari klaim kawasan hutan, dan segera tetapkan menjadi objek reforma agraria
• Usut tuntas korupsi agraria di Jambi, tangkap dan adili mafia tanah
• Mendesak Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan ekonomi petani dan peternak dengan stabilitas harga dan ekonomi yang adil
• Tingkatkan SDM penyuluh terhadap petani dan peternak; pastikan distribusi pupuk secara merata dan tepat sasaran
• Wujudkan keadilan ekologis dan tindak tegas perusahaan yang merusak Lingkungan
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jambi Hafiz Fattah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya para petani di Provinsi Jambi.
“Karena ini adalah kewenangan pusat, tentu kita sifatnya menampung. Kami akan memperjuangkan ini ke tingkat yang lebih tinggi agar dalam penertiban ini tidak ada masyarakat yang menjadi korban,” tegas Hafiz Fattah.
Ia menambahkan, momentum Hari Tani menjadi wadah penting untuk berdiskusi dan menyatukan suara terkait permasalahan agraria di Jambi.
“Kami berkomitmen melindungi hak-hak masyarakat, petani, dan mensejahterakan petani. Semangat hari tani ini kita manfaatkan untuk berdiskusi bersama-sama menyampaikan semua permasalahan dari semua wilayah yang ada di Provinsi Jambi terkait penertiban lahan PKH,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, menekankan bahwa perjuangan penyelesaian persoalan agraria tidak hanya menjadi tanggung jawab dewan, melainkan juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
“Ini menjadi tugas kami dan perjuangan kolektif. Tidak hanya DPRD, tetapi juga aktifivis dan kaum petani harus kembali duduk bersama dan merumuskan secara holistik semua permasalahan tentang PKH dan konflik lahan,” jelas Samsul Riduan.(adv)
