AMPAR.ID, JAMBI – DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran (Ta) 2024. Senin, 29 Juli 2025 malam.
Farksi PAN, dalam pendangannya menyoroti soal Program Proyek Strategis infrastruktur jalan pada kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) di setiap kabupaten/ kota yang berdampak Multiplier Effect terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Jambi.
“program infrastruktur jalan pada kawasan strategis cepat tumbuh di setiap Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi, kita berharap ini ada intervensi pendanaan dan cantolannya di RPJMD Provinsi Jambi,” tegas Ahmad Kausari, Ketua Fraksi PAN.
Kausari Anggota DPRD Provinsi Jambi dapil Merangin-Sarolangun ini mengatakan, mengingat keterbatasan dana kabupaten/Kota bisa perhatian khusus Pemerintah Provinsi Jambi untuk intervensi pendanaannya.
“KSCT di Kabupaten/Kota misalnya di Merangin, di Kecamatan Jangkat (Jalan Simpang Danau Pauh – Renah Kemumu), Jangkat Timur (Jalan Simp Rantau Suli-Beringin Tinggi-Pematang Pauh), Kemudian (Jalan Koto Tapus-Tanjung Dalam-Pasar Masurai).
Lalu kata dia, ada beberapa ruas jalan berstatus jalan provinsi dan yang akan disusulkan menjadi jalan Provinsi juga menjadi perhatian serius fraksi PAN.
“Penganan Ruas Jalan Provinsi Pauh, Sarolangun ke Simpang Jelita Margoyoso, Penanganan Ruas Jalan Sumber Agung ke Tabir Timur (Batas Tebo), Penanganan Ruas Jalan Simpang Seling-Ngaol-Sungai Manau (diusulkan menjadi jalan provinsi),” ucapnya.
Dewan Desak Gubernur Jambi Segera Lantik Sekwan Defenitif; Ini Penting Membantu Tugas Kami
Sebagai wakil rakyat, Dirinya mendorong KSCT ini masuk dalam RPJMD.
“kalau sudah masuk RPJMD baru bisa dianggarkan dalam APBD,”tutupnya.
Selain itu, Fraksi PAN juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah provinsi Jambi dalam LHKPN 2024 dan berhasil mepertahankan WTP 13 kali berturu-turut dari BPK RI. Kamudian, berhasil menurunkan angka kemiskinan 7,10 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2024 turun 0,89 persen.
(nda)
