Ampar.id. Jambi – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi 2019 dari Komisi II DPRD Provinsi Jambi, infeksi mendedak (Sidak) Unit Pengolahan dan Pemasaran Bongkar (UPPB) karet di Sungai Melinau, Kabupaten Merangin, Rabu (15/4).
UPPB tersebut merupakan program Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Kedatangan Pansus LKPj Komisi II diterima langsung Ketua UPPB Sungai Melinau.
Ketua Pansus LKPj Komisi II, Juwanda mengatakan, dewan memastikan program pemerintah Provinsi Jambi tersebut terkait peningkatan harga karet petani melalui UPPB karet.
Menurut Juwanda, UPPB tersebut telah berfungsi cukup baik, hal itu dapat dilihat dari harga karet di UPPB lebih tinggi dari harga karet yang dijual petani ke tengkulak.
Namun katanya, UPPB tersebut belum maksimal karena pengurus UPPB tidak memiliki dana untuk membeli langsung karet petani, selama ini UPPB hanya menjadi perantara antara petani dan pembeli.
“UPPB juga memiliki keterbatasan akses ke pembeli, sehingga persaingan harga di pasar lelang juga tidak maksimal,” kata Juwanda.
Ia berharap ke depan, program tersebut tetap berjalan dan diperhatikan secara berkelanjutan.
