AMPAR.ID, JAMBI – Sejumlah atlet penyandang disabilitas menggelar aksi di depan kantor DPRD provinsi Jambi, sudah meraih prestasi di kancah nasional. Namun, dari segi penganggaran, dana yang dikeluarkan pemerintah provinsi Jambi sangat kecil. Jum’at (19/8).
Koordinator aksi, Muhammad Usman dari National Paralympic Committee (NPC) Jambi meminta adanya kesetaraan.
“Pemerintah itu kan selama ini berkomitmen untuk memberikan kesetaraan antara atlet disabilitas sama yang bukan disabilitas dilakukan sama, jadi kesempatan yang sama anggarannya juga sama. Seharusnya begitu tetapi di KUA & PPAS yang sekarang lagi di sidang paripurna itu kita mendapat alokasi 450 juta”, ujarnya.
Kata Usman, terus terang dengan anggaran 450 juta itu tidak memungkinkan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menuju pekan paralympic nasional di Sumatera Utara dan Aceh. Padahal, komite olahraga yang satunya itu mendapatkan dana 7,5 miliar kemudian ada satu lagi komite olahraga satu lagi yang baru saja muncul langsung mendapatkan dana satu setengah miliar.
“Kami hanya 450 juta padahal kami ini harus mengadakan pekan paralympic provinsi itu sebagai ajang seleksi atlet yang akan dipilih berangkat ke Peparnas Sumatera Utara dan Aceh kemudian nanti atlet yang terpilih itu hasil seleksi akan diikutkan pemusatan latihan daerah dan kita juga uji tanding mengikuti jumlah kejuaraan nasional”, ujarnya.
Usman mempertanyakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada atlet disabilitas.
“Kalau kita 450 juta apakah itu masuk akal? Sementara pak Gubernur Jambi itu mentargetkan kami di pekan paralympic nasional Sumatera Utara dan Aceh itu kita masuk sepuluh besar, anehnya anggaran justru dikurangi”, terangnya.
Usman mengaku setiap pengusulan anggaran ke pemerintah atau DPRD provinsi Jambi selalu dicecar soal prestasi.
“Kita terus terang kecewa, selama ini setiap kali pengusulan anggaran ke pemerintah maupun DPRD, selalu ditanya indikator capaian prestasi. Prestasimu apa kok berani menuntut anggaran sekian?”, ungkapnya kecewa.
Diketahui, dipekan paralympic nasional Papua kemarin, atlet disabilitas meraih 9 emas, 12 perak, 13 belas medali perunggu dan mendapatkan peringkat 12. Sementara, peserta pon yang non disabilitas meraih 6 medali emas dan mendapatkan peringkat 18.
“Kami menyimpulkan bahwa memang atlet difabel ini didiskriminasi oleh pemerintah dan DPRD. Kita menuntut agar setarakanlah anggaran, sebetulnya kami tidak menuntut sama tetapi proporsional aja yang penting kegiatan kami terlaksana dan didukung. Kita minta 2 miliar, meskipun mendapatkan 10 miliar pada tahun kemarin dan sekarang tinggal 450 juta”, pintanya yang mewakili suara-suara atlet difabel.
(Meli/min)
