AMPAR.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur, dengan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Batu Malang, Kamis (2/7).
Penyelesaian penyidikan tersebut merupakan wujud komitmen OJK dalam menegakkan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan guna menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat.
Dalam perkara tersebut, OJK menetapkan satu orang tersangka berinisial GK selaku
Komisaris dan Pemegang Saham PT BPR DCN.
Sebelumnya, Penyidik OJK telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara Tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum dan berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P.21) pada 26 Juni 2026.
Proses penyidikan tersebut berlangsung setelah Penyidik OJK menghadapi sejumlah
upaya perlawanan dari tersangka, antara lain tidak memenuhi panggilan pemeriksaan,
melakukan percobaan melarikan diri, serta mengajukan berbagai upaya hukum,
termasuk praperadilan sebanyak dua kali atas penetapan status tersangka.
Penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang dilakukan
secara berjenjang, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan,
hingga penyidikan.
Langkah tersebut mencerminkan komitmen OJK dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan beberapa perbuatan yang
mengandung unsur tindak pidana perbankan, yaitu:
1. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan PT BPR DCN melalui mekanisme
penarikan kas bon pada periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2024 dengan
nilai sekitar Rp5,8 miliar;
2. melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan PT BPR DCN pada Februari 2024
melalui penggadaian agunan yang berasal dari persediaan logam mulia dan
perhiasan emas milik BPR senilai sekitar Rp600 juta;
3. menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan PT BPR DCN melalui
pemberian 71 fasilitas kredit senilai sekitar Rp14,8 miliar tanpa sepengetahuan
debitur pada periode Juli 2020 sampai dengan Juni 2024; dan
4. tidak melakukan pencatatan atas penghimpunan dana dari 12 deposan yang terdiri atas 25 bilyet deposito dengan nilai sekitar Rp7,8 miliar pada periode Maret 2020
sampai dengan tahun 2022.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau
huruf b, Pasal 49 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juncto Pasal 55 ayat (1) dan juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK terus berkoordinasi dan
bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
OJK akan terus memperkuat penegakan
hukum secara profesional, tegas, dan berkelanjutan terhadap setiap dugaan tindak
pidana di sektor jasa keuangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem
keuangan, memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, serta meningkatkan
perlindungan bagi masyarakat. (*)
