Foto: Istimewa
AMPAR.ID, Jakarta – Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan patroli ujaran kebencian dan hoaks di media sosial (medsos) selama 24 jam. Tidak hanya patroli sober, BIN juga turun kelapangan untuk menindak terhadap penyebar konten negatif.
Deputi 7 BIN, Wawan Purwanto mengatakan patroli dilakukan selama 24 jam. Penjagaan ruang publik oleh BIN agar media masa hilang dari ujaran kebencian dan hoaks yang dapat memecah belah persatuan.
“Patroli siber 24 jam guna menangkal konten-konten negatif yang merugikan kepentingan publik dan menciptakan instabilitas sosial politik di Indonesia,” kata Wawan dalam diskusi virtual, Rabu (10/3/2021).
Tidak hanya melakukan patroli sober, BIN juga turun tangan dalam memantau perkembangan medsos BIN juga melakukan tindakan kepada penyebar ujaran kebencian. BIN mendatangi pelaku penyebar kebencian untuk memberi peringatan kepada pengguna media sosial.
“Patroli menyampaikan peringatan peringatan kepada para pengguna. Bagi mereka yang kebetulan kebablasan, kami terus ingatkan,”ujarnya.
Wawan bercerita salah satu kejadian dalam patroli saat mendatangi pelaku ujaran kebencian di medsos. BIN pernah mendatangi kediaman pelaku yang ternyata anak dengan kebutuhan khusus.
“Kepada orang tuanya kami sampaikan ‘Bapak, Ibu, mohon maaf putra-putri Bapak seperti ini di medsos dan ini menimbulkan keresahan dan ada sanksi pidana. Tapi karena kami melihat sesuatu dan ada kekurangan dari anak Bapak-Ibu, mohon dibimbing,” katanya mengurangi cerita.
Atas sejumlah peristiwa meminta revisi UU ITE perlu dipertimbangkan. Ruang perlu diberikan etika berkomunikasi agar kebebasan individu tidak melanggar kebebasan orang lain.
“Revisi UU ITE juga perlu kembali dipertimbangkan seiring pesatnya pengguna internet,” katanya.
Dia menyebut kejadian penyebaran hoaks di media sosial saat ini mencapai 60 persen. Banyak upaya penggunaan media sosial untuk tujuan tertentu yang merugikan masyarakat.
“Banyak yang menggunakannya untuk kepentingan tertentu. Oleh karenanya, langkah-langkah yang diambil juga ekstra hati-hati dan untuk kepentingan publik yang lebih luas,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyiapkan revisi UU ITE.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan jika UU ITE tidak bisa memberikan keadilan akan meminta kepada DPR untuk bersama-sama melakukan revisi.
“Kalau Undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini. Undang-Undang ITE ini,” kata Jokowi.
Sumber: Okezone
