MUARA BULIAN — Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan saat Bupati Batang Hari, Mhd. Fadhil Arief, menerima kunjungan kerja dan audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di ruang kerjanya, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis bagi Pemkab Batang Hari untuk memperkuat sistem pengendalian internal serta efektivitas pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Batang Hari, Mhd. Fadhil Arief, menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci utama agar setiap alokasi anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintahan yang baik harus dibangun dengan tata kelola yang baik pula. Setiap anggaran daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Fadhil.
Melalui kerja sama dan pendampingan BPKP, Pemkab Batang Hari mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak sekadar berfokus pada penyerapan anggaran dan kelengkapan administrasi, melainkan juga memastikan ketercapaian substansi program pembangunan di lapangan.
Kehadiran BPKP diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, guna mencegah potensi pemborosan, ketidakefisienan, maupun penyimpangan pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, Pemkab Batang Hari juga mendorong penguatan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memantau ketercapaian program pembangunan daerah secara berkesinambungan.
