AMPAR.ID, Surabaya – Pelaksanaan Kongres ke XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di gedung Islamic Center Surabaya, Jawa Timur, rampung pada Kamis, 25 Maret 2021. Hasilnya, Raihan Ariyatama terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 2021-2023.
Raihan maju diusung Pengurus Cabang HMI Bulaksumur Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pada pemilihan putaran pertama, ia memperoleh 82 suara, disusul Muhammad Ichya Alimudin dari Cabang Ciputat dengan 40 suara, Abdul Rabbi Syahrir dari Cabang Bogor 34 suara, Muhammad Arimin dari Cabang Kutai Kertanegara 32 suara, dan Muhammad Nur Aris Shoim dari Cabang Yogyakarta memperoleh 13 suara. Satu suara dinyatakan hangus.
Sempat terjadi ketegangan di antara peserta kongres begitu penghitungan suara selesai dilaksanakan, terutama di luar gedung. Selawat pun bergema untuk mendinginkan suasana.
Namun, belum diketahui secara pasti penyebab ketegangan. Setelah sempat berhenti, sidang pleno dilanjutkan dengan agenda penetapan Raihan Ariyatama sebagai Ketum PB HMI periode 2021-2023.
Kongres XXXI HMI dibuka pada Kamis, 17 Maret 2021. Sejatinya, kongres dijadwalkan berakhir pada Senin, 22 Maret 2021. Namun, kongres berlangsung molor karena perselisihan pandangan dan alotnya pembahasan. Bahkan, kericuhan sempat terjadi di arena kongres pada Selasa malam, 23 Maret 2021.
Presidium sidang Kongres ke-31 HMI dari Cabang Jambi, Nanda Herlambang, memaparkan dalam pemilihan itu awalnya ada 26 calon. Lalu masing-masing calon menyampaikan visi dan misi, hingga diadakan pemilihan.
Hasilnya mengerucut kepada lima calon. Kemudian, keempat calon lainnya melimpahkan dukungannya untuk Raihan Ariatama. “Alhamdulillah, menang satu putaran. Secara aklamasi, terpilih saudara Raihan Ariatama dari cabang Bulaksumur,” kata Nanda kepada newsdetik.co.
Raihan (28) merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Kepada para kader, ia menjanjikan membawa HMI sebagai organisasi pengkaderan sekaligus penyambung kepentingan rakyat.
Dia menilai HMI bisa menjadi mitra pemerintah bahkan oposisi, tergantung pada sejauh mana keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
“Ada yang bilang HMI itu oposisi pada Istana. Ada pula yang bilang HMI itu dekat dengan Istana. Itu kan sebenarnya tergantung sudut pandang kita posisi HMI itu ada di mana. Tapi yang jelas bagi saya ke depan, HMI harus menjadi mitra strategis pemerintah,” kata Raihan.
Menurut Raihan, HMI akan mendukung program-program pemerintah yang sifatnya positif dan mendorong perkembangan masyarakat.
“Tapi, ketika kebijakan pemerintah bertentangan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, HMI harus menjadi oposisi,” jelasnya.
Raihan menambahkan, HMI bukan organisasi di bawah pemerintahan. Untuk itu HMI tidak memiliki beban ketika harus beroposisi terhadap pemerintah.
“HMI adalah organisasi atau kelompok penekan, bukan kelompok kepentingan. Posisinya adalah bersifat di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Harapannya nanti, bisa menjembatani dua kubu itu,” imbuh dia.(*/Datut Rakash)
