ampar.id – Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang diperoleh Kabupaten Muaro Jambi sejak pemeriksaan laporan keuangan daerah dilakukan oleh BPK RI. Capaian itu juga menandai keberhasilan mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi itu menilai opini WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan daerah terus mengalami perbaikan dan dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Atas nama Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi, saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang kembali berhasil meraih opini WTP dari BPK RI. Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Robinson Sirait, Selasa (2/6/2026).
Menurut Robinson, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya seluruh perangkat daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun-tahun sebelumnya.
Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan Wakil Bupati Junaidi H. Mahir yang dinilai konsisten mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan.
“Capaian ini lahir dari kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus melakukan pembenahan. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama bertahun-tahun menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Meski demikian, Robinson mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan DPRD Muaro Jambi akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi.
“Prestasi ini harus dipertahankan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dapat berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi,” tegasnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Muaro Jambi berkomitmen mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Robinson berharap raihan opini WTP ke-12 ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Muaro Jambi. (Adv)
