AMPAR.ID, JAMBI – Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani meminta maaf kepada Fraksi PKS atas kesalahan dalam penyebutan Partai PKS Partai Kesejateraan Sosial yang tertulis dalam tek pidato jawaban eksekutif yang seharusnya Partai Keadialan Sosial (PKS).
“saya minta maaf, ini kesalaah,” ujarnya kepada awak media usai peripurna DPRD provinsi Jambi, Kamis (6/5) dini hari
Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi walkout dari ruangan rapat paripurna pada Kamis (6/5/2023) malam tadi, saat rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2022.
Jawaban eksekutif dibacakan langsung oleh wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, dibanjiri intruksi, parahnya naskah pidato jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tertulis Partai Kesejahteraan Sosial (PKS).
“Inilah saya putuskan untuk walkout. Kami anggap ini pelecehan nama baik partai. Kesalahan ini sudah berkali-kali. Ini bukan pertama kali, Sebelumnya fraksi Partai Keadilan Bintang. Ngamuk Ketua DPW kami. Kemudian kami fraksi juga belum puas jawaban eksekutif soal Batubara,” kata Rendra dan langsung walout dari ruang sidang paripurna.
Ia juga kecewa dengan jawaban eksekutif tidak menjawab semua pertanyaan legislatif, Dimana Persoalan batubara adalah persoalan yang sudah mengganggu kenyamanan masyarakat jambi lebih di sebabkan kemacetan oleh truck batubara.
“Disini saya hanya menanyakan kepada gubernur tentang Kapan kesepakatan antara komisi V DPR RI, kementrian terkait dan gubernur Jambi di jalankan agar ada kepastian untuk masyarakat Jambi.
Dan juga saya mempertanyakan solusi apa untuk para supir truk batubara yang kehilangan pekerjaan,” ujarnya
Ditambahkan, Kemudian Hapis Hasbiallah juga menekankan soal penulisan teks pidato jawaban eksekutif kiranya dapat dikoreksi jangan lagi salah penulisan.
“Penulisan teks pidato jawaban eksekutif pasti punya tim, masa tidak diperhatikan. Karena teks itu akan dibacakan oleh seorang Gubernur, salah penulisan. Nama Partai kami Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan Partai Kesejahteraan Sosial. PKS bukan partai kaleng-kaleng lagi, dan sudah berapa kali ikut pemilu. Saya kira kalau partai lain disebut begitu pasti juga marah, makanya anggota kami sampai keluar. Kami anggap ini sebuah pelecehan, mohon ini diperhatikan,” tegasnya.
(min/min)
