AMPAR.ID – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan dan perluasan jangkauan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kalangan santri di pondok pesantren. Usulan ini disampaikan mengingat jangkauan MBG bagi santri memang perlu diperluas.
Hal tersebut Menag sampaikan dalam giat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG di Jakarta. Rakortas ini dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Hadir, utusan dari BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Komunikasi (Bakom)RI, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi terkait lainnya.
Menag menyoroti bahwa santri adalah kelompok sasaran prioritas yang sangat membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah, namun angka keterjangkauannya saat ini masih sangat minim.
Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Gizi Nasional (BGN) per 28 Juli 2026, dari total populasi 4.268.848 santri di Indonesia, baru sebanyak 61.195 santri yang terlayani program MBG.
“Angka ini baru sekitar 1,43 persen dari total keseluruhan santri kita. Kelompok santri ini boleh dikatakan sebagai pihak yang paling memerlukan sentuhan program gizi, namun ternyata baru sekitar satu persen yang bisa tersentuh. Ini yang perlu kita dorong bersama,” papar Menag, Rabu (29/7/2026).
Menag menyadari bahwa sebagian besar pondok pesantren di Indonesia sudah memiliki dapur umum yang mandiri dan melayani kebutuhan makan santri. Meski demikian, intervensi MBG tetap penting untuk meningkatkan standar angka pemenuhan gizi para santri.
Hal kedua yang diusulkan Menag adalah Badan Gizi Nasional (BGN) dapat melibatkan ekosistem pesantren dalam rantai pasok program ini. “Terkait dengan supplier bahan makanan untuk program MBG ini, kami mengusulkan agar BGN mungkin bisa memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber bahan baku yang selama ini sudah ada dan dikelola secara mandiri oleh pesantren itu sendiri. Ini tak hanya akan menekan biaya logistik tetapi juga semakin menghidupkan kemandirian ekonomi pesantren,” usul Menag.
Ketiga, Menag menyampaikan masukan terkait teknis distribusi logistik MBG agar disesuaikan dengan kebiasaan di lingkungan pesantren, salah satunya adalah kebiasaan Puasa Sunah Senin-Kamis. “Di pondok pesantren itu ada kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Hal ini tentu kurang sinkron dengan jadwal distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang umumnya diantar pada siang hari. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian jadwal distribusi, misalnya dikirim menjelang waktu berbuka puasa agar makanan yang diterima santri tetap fresh,” jelasnya.
Terkait tata kelola, Menag menekankan bahwa validitas data adalah syarat awal yang utama agar program MBG tepat sasaran. “Kalau data kita tepat, saya kira tidak akan sulit mengurai permasalahan. Tetapi kalau datanya tidak valid, pasti akan susah untuk menyelesaikan persoalan di lapangan,” ucapnya.
Ia memastikan bahwa struktur di bawah Kemenag siap bersinergi penuh dan mengambil langkah proaktif. “Kemenag akan segera bergerak dan ini akan diselesaikan dalam waktu yang secepatnya, insyaallah. Dengan data yang valid, Kementerian Agama melalui kelompok santrinya, madrasahnya, dan kelompok-kelompok lintas agama lainnya, insyaallah akan lebih praktis untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga pengelola program ini ke depan,” pungkas Menag.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya memperbaiki sistem tata kelola program MBG agar dampaknya lebih optimal dan tepat sasaran.
“Dalam waktu dekat, kita targetkan penataan SPPG ini segera rampung, khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS). Pendataan untuk area prioritas penerima manfaat juga harus segera diselesaikan, di mana fokus utama kita menyasar wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” tegas Zulkifli Hasan.
Ia menggarisbawahi komitmen seluruh pihak terkait dengan percepatan data lintas sektoral. “Melalui rapat hari ini, kita juga telah menyepakati langkah percepatan. Paling lambat 5 Agustus mendatang, pemutakhiran data dari seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program MBG ini harus sudah disetorkan. Sinkronisasi data ini adalah prioritas yang harus segera diselesaikan,” ucap Menko Pangan.
