AMPAR.ID, JAMBI – Fraksi Partai Demokrat menganggap tinggi nya Silpa pada APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp727 Miliar (M) adalah raport merah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Fauzi Ansori saat rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi dalam agenda pemandangan Fraksi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Provinsi Jambi TA 2021.
“Terkait sangat besarnya Silpa pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp727 M, dan dihubungkan dengan upaya percepatan pembangunan di RPJMD tahun 2021, kami fraksi partai Demokrat menilai agak aneh, karena Pemprov Jambi terkesan kesulitan menghabiskan anggaran,” paparnya.
Fauzi menegaskan, bahwa Fraksi Demokrat juga meyakini bahwa ini menunjukkan tidak diiringi nya semangat dalam perencanaan, pelaksanaan program dan pembangunan dalam RPJMD tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
“Kami menganggap ini Raport merah bagi Pemerintah Provinsi Jambi, disaat kita mengembalikan geliat ekonomi Jambi dan masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi dampak Covid-19, ternyata Silpa kita sangat tinggi,” tegasnya.
Selanjutnya disisi yang lain kata Fauzi, dalam pengelolaan anggaran ada juga kinerja yang di bangun oleh Pemerintahan Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, itu ditandai dengan adanya target penerimaan pendapatan daerah meningkat.
“Kedua untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai 10 kali itu luar biasa, dan ini juga adalah kerja keras. Tetapi, di satu sisi, sisi belanja yang mendorong untuk perekonomian masyarakat ini masih kecil, hanya 12, 5 persen, bahkan menurun, di bandingkan tahun 2020 yaitu 17 persen,” katanya.
Untuk itu kata Fauzi, persoalan ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bagi Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi Al Haris- Abdullah Sani dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi melalui belanja APBD nya.
“Maka rekomendasi partai Demokrat, kedepan belanja modal khususnya untuk pembangunan ekonomi itu ditingkatkan, minimal sama dengan tahun sebelumnya, sementara yang ditetapkan pemerintah pusat belanja modal itu ditetapkan 25 persen dari total APBD, nyatanya di 2021, 12, 5 persen,” tambahnya.
“Mohon penjelasan secara rinci agar permasalahan ini tidak terulang kembali di masa yang datang,” pungkasnya.(Adv)
