AMPAR.ID, JAMBI – Gubernur Jambi sekaligus Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPMET Tahun 2026. Dalam forum tersebut, Al Haris menyuarakan urgensi keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil migas di Indonesia.
Pertemuan nasional yang berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi pada Kamis (7/5/2026) pagi ini, dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakatoni, S.H., M.Si., Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, serta para bupati dan wali kota anggota ADPMET dari seluruh Indonesia.
Rakernas tahun ini mengusung tema “Memperkuat Fiskal dan Integrasi Sumur Tua, Sumur Masyarakat, Idle Field, serta Pengembangan Modular Refinery”. Melalui tema tersebut, ADPMET menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan konkret untuk diajukan kepada pemerintah pusat.
Gubernur Al Haris mengungkapkan, ketegangan geopolitik dunia akibat konflik di sejumlah wilayah produsen minyak global telah mengganggu pasokan energi internasional. Situasi ini dinilai harus menjadi momentum bagi Indonesia, khususnya Jambi, untuk mengoptimalkan potensi domestik demi menopang ketahanan energi nasional.
Namun, di sisi lain, Al Haris secara terbuka mengkritik regulasi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dinilai belum berpihak secara adil kepada daerah penghasil.
“DBH migas adalah tulang punggung penerimaan daerah, tetapi skema pemotongan dan formulasi yang ada saat ini sangat membatasi ruang fiskal kami. Perlu ada penyesuaian proporsional yang mempertimbangkan kontribusi riil daerah serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus ditanggung daerah,” ujar Al Haris.
Ia menambahkan, salah satu solusi taktis untuk menggenjot produksi nasional sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan mendesak optimalisasi sumur tua, sumur masyarakat, dan ladang minyak menganggur (idle field). Langkah ini membutuhkan kebijakan pusat yang lebih adaptif serta kemitraan yang sehat di tingkat daerah.
Sorotan utama dalam Rakernas kali ini adalah dorongan untuk mengembangkan modular refinery atau kilang mini di mulut tambang. Strategi ini dinilai krusial agar daerah penghasil tidak sekadar menjadi lokasi eksploitasi mentah, melainkan mampu menjadi pusat hilirisasi dan pertumbuhan energi baru.
Di akhir arahannya, selaku Ketua Umum ADPMET, Al Haris mengajak seluruh kepala daerah yang tergabung dalam asosiasi untuk solid memperjuangkan sejumlah hak daerah. Hak-hak tersebut meliputi tambahan DBH transisi energi, alokasi gas untuk daerah, hak kelola penuh atas sumur tua, hingga insentif dari skema carbon capture.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kapasitas produksi (lifting), mengembangkan potensi energi terbarukan, serta melibatkan sektor UMKM dan perbankan daerah dalam rantai pasok energi guna mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
