Oleh: Bahren Nurdin
(Akademisi UIN STS dan Direktur PUSAKADEMIA Jambi)
AMPAR.ID, Jambi – Hiruk pikuk pemilihan pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Jambi mulai ramai menjadi buah bibir publik, baik di kalangan pemerintahan maupun di ‘akar rumput’. Isu ini mulai panas semenjak Pemprov Jambi mulai melakukan asesmen terhadap calon-calon pejabat eselon yang akan menempati beberapa slot jabatan yang kosong karena masih diisi oleh para pelaksana tugas (plt).
Pemerintahan Gubernur Jambi Al Haris dan Abdullah Sani memang sedang berpacu dengan waktu. Masa pemerintahan mereka efektif tidak sampai lima tahun. Maksimal bisa benar-benar focus paling dua tahun ke depan, setelah itu sudah masuk lagi musim pilkada serentak. Dengan waktu yang singkat ini tentu harus dimanfaatkan dengan maksimal agar program-program yang terangkum dalam janji politik ‘Jambi Mantap’ bisa diwujudkan.
Lebih-lebih, saat ini pemerintah sedang sibuk-sibuknya menghadapi bencana non alam Pandemi Covid-19. Ratusan milyar anggaran di-refocusing untuk membantu penangan panyakit menular ini. Maka dari itu, Kabinet kerja pemprov haru benar-benar mendapatkan orang-orang yang memiliki kopetensi dan profesionalitas untuk membantu Sang Gubernur.
Tidak mudah pula untuk mendapatkannya karena dipastikan akan mendapat tekanan politis sana sini. Dapat dipastikan unsur balas budi dan balas dendam tidak dapat dihindari. Mana mungkin orang-orang yang sudah berjasa ikut serta berkontribusi pada pemenangan pasangan ini akan dilupakan begitu saja. Dan, orang-orang yang selama ini tidak ‘berpihak’ tentu akan ‘dipinggirkan’.
Masuk akal dan sudah menjadi tabi’at dalam penempatan pejabat di negari ini. Namun, apa yang menjadi kekhawatiran adalah, porsi unsur ini terlalu besar sehingga mengabaikan objektivitas. Jika pun tidak bisa menghilangkan, paling tidak untuk mengurangi porsi unsur ini ada beberapa hal yang perlu manjadi perhatian.
*Pertama, timsel*. Terserah apa pun namanya, baik Baperjakat yang sudah ada dalam tata kelola pemerintahan secara resmi maupun tim khsus. Namun yang penting tim ini harus betul-betul objektif dan bebas tekanan. Saya meyakinkan bahwa jika timnya rusak maka hasilnya juga hancur!
Obejektif artinya unsur-unsur kompetensi dan profesionalisme harus menjadi pertimbangan utama. Materi-materi tes harus dapat diukur dengan objektivitas yang akurat. Rekam jejak pelaksanaan tugas dalam jenjang karir yang ditempuh harus ditelaah dengan detail. Prestasi-prestasi kerja dijadikan nilai plus. Tidak boleh ada manipulasi nilai dan kong-kali kong.
Bebas tekanan berarti tidak ada titipan a b c d. Timsel harus independen dan resistensi terhadap segala kepentingan politis dan non politis apa lagi ekonomis. Jangan sampai di dalam tim ini ada orang-orang yang haus kuasa dan harta.
*Kedua, transparansi*. Hari ini saya rasa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan dari publik apa lagi urusan hajat orang banyak. Maka dalam assesmen pejabat semacam ini harus dikedepankan unsur transparansi. Nilai-nilai ujian semua tahapan termasuk wawancara harus bisa diakses seluas-luasnya oleh siapa saja. Tidak ada lagi yang disembunyikan!
Biarkan masyarakat benar-benar tahu siapa pejabat yang akan menjalankan tugas membangun daerahnya. Semua terbuka dari latar belakang pendidikan, track record, prestasi dalam bekerja, kompetensi sampai pada kehidupan pribadi sang calon pejabat. Semua hurus terbuka kepada khalayak.
Seorang tokoh (pejabat) memang harus mengikhlaskan dirinya untuk ‘‘ditelanjangi’ kredibilitasnya. Kita juga tidak ingin ada pejabat yang belum selesai dengan urusan pribadinya sehingga habis waktu mengurusi konflik-konfik domestik seperti perselingkuhan, perceraian dan sebagainya. Kita ingin pejabat yang fokus mengurusi rakyat dengan keluarga yang harmonis. Mereka juga harus mampu menjadi panutan dan tauladan baik bagi bawahannya maupun masyarakat umum.
Akhirnya, pilihannya cuma sedikit; *mantap atau ‘nyungsep’*. Penentunya adalah Al Haris dan Abudllah Sani bersama kabinet kerjanya. Waktu terus berjalan cepat. Dibutuhkan kinerja, kompetensi, profesionalisme dan visi misi yang jelas untuk menunaikan janji politik yang telah sampaikan. Semoga
