AMPAR.ID, Jambi – Sampai saat ini masyarakat Provinsi Jambi masih terus dibuat menunggu akan solusi terbaik dari polemik dunia pertambangan batubara.
Dimulai dari mulut tambang, proses pengangkutan hingga proses pembongkaran di stokfile atau pelabuhan, semua tak luput dari masalah. Kemacetan timbul dimana-mana, parkir angkutan batu bara yang semena mena juga membuat sejumlah permasalahan semakin kompleks.
Tak jarang pula, terjadi laka lantas yang memakan korban jiwa. Bahkan baru-baru ini, tepatnya pada 28 Februari hingga 1 Maret 2023, kemacetan panjang hingga 22 jam terjadi di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Jambi.
Hal tersebut pun mendapat sorotan tajam dari tingkat daerah sampai internasional, sekalipun Gubernur Jambi langsung menindaklanjuti dengan menghentikan aktifitas tambang baru bara di Provinsi Jambi. Hal itu dinilai hanya solusi sementara.
“Kalau kita berbicara soal batu bara, macet, dan korban meninggal akibat kecelakaan. Ini memang tidak ada habisnya. Yang terbaru itu bahkan saya baca ini berita kawan-kawan semua akibat macet hampir 24 Jam di Tembesi. Ambulan sampai tak bisa lewat, meninggal jadinya kan. Miris sebenarnya,” kata Aryanto Manurung, Ketua GMKI Jambi, belum lama ini.
Aryanto juga menilai jika pilihan Gubernur Jambi Al Haris dalam menghentikan sementara operasional armada batu bara hanya solusi sementara, dan belum menyentuh pada akar masalah.
“Itu tinggal menunggu waktu, nanti operasional batu bara dibuka kembali. Macet lagi, ya gitu-gitu aja. Kita tidak melihat ada solusi atau terobosan dari Pemprov Jambi terkait masalah ini. Itu sangat kita sayangkan,” ujarnya.
Bicara soal jalur khusus batu bara, kata Aryanto, rasanya tak pernah putus. Sudah lama ditunggu namun belum juga terealisasi. Padahal kuota batu bara Provinsi Jambi untuk tahun 2023 mencapai angka 30 Juta Ton.
“Coba dibayangkan dengan kuota 30 juta ton itu dan progres jalur khusus yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Ini bisa jadi terus berkesinambungan. Ambulan terjebak macet, jalan rusak, mahasiswa demo. Ya itu,” ujarnya.
Aryanto pun menegaskan, sebagai Kepala Daerah, Gubernur Jambi diminta lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Menurutnya sudah terlalu banyak korban yang ditimbulkan oleh operasional truk batu bara. Dan masalah ini harus segera diselesaikan.
“Tentu masalah batu bara ini akan selalu melekat dalam benak masyarakat Jambi. Apakah pemimpin atau Gubernur dapat menyelesaikannya atau tidak sama sekali. Apakah Gubernur Jambi lebih berpihak pada para pemodal itu atau kita masyarakat Jambi. Jadi kalau menurut saya, kalau memang tak mampu ya sudah. Mundur. Toh juga masyarakat Jambi lebih banyak dapat mudaratnya ini daripada manfaat dari batu bara.” tegasnya.
(min/min)
